Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan bahwa PPN 12 persen akan berlaku pada 2025. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan memasuki akhir 2024 risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat imbas ketegangan geopolitik yang melebar.
“Ini sejalan dengan ketegangan antara Israel dengan tidak hanya sekarang Palestina, tapi dengan Hizbullah terjadi serangan ke Lebanon, bahkan memasukan geopolitik ini direct konfrontasi dengan Iran,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat, 18 Oktober 2024.
Sri Mulyani menyebut eskalasi tersebut cukup tinggi dari skala geopolitik, sehingga memengaruhi dinamika pasar keuangan global.
Dengan ketidakpstian keuangan global yang meningkat, sejalan dengan eskalasi Timur Tengah, maka KSSK akan terus mewaspadai dan memonitor dampak rambatannya terhadap perekonomian di Tanah Air.
Baca juga: KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga di Triwulan III 2024
“Ini perlu untuk terus diwaspadai dan di monitor secara baik, agar Indonesia dalam hal ini kami KSSK dapat memitigasi dampak rambatan globalnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, KSSK menyatakan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap terjaga hingga triwulan III 2024.
Sri Mulyani menyatakan hal ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Tumbuh 5,1 Persen di Akhir 2024
Meski demikian, memasuki triwulan IV 2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi.
“Kami berempat anggota KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritaa Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanam (LPS) menyepakati dalam rapat berkala KSSK untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara keempat lembaga,” ujar Sri Mulyani. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More