Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan bahwa PPN 12 persen akan berlaku pada 2025. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan memasuki akhir 2024 risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat imbas ketegangan geopolitik yang melebar.
“Ini sejalan dengan ketegangan antara Israel dengan tidak hanya sekarang Palestina, tapi dengan Hizbullah terjadi serangan ke Lebanon, bahkan memasukan geopolitik ini direct konfrontasi dengan Iran,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat, 18 Oktober 2024.
Sri Mulyani menyebut eskalasi tersebut cukup tinggi dari skala geopolitik, sehingga memengaruhi dinamika pasar keuangan global.
Dengan ketidakpstian keuangan global yang meningkat, sejalan dengan eskalasi Timur Tengah, maka KSSK akan terus mewaspadai dan memonitor dampak rambatannya terhadap perekonomian di Tanah Air.
Baca juga: KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga di Triwulan III 2024
“Ini perlu untuk terus diwaspadai dan di monitor secara baik, agar Indonesia dalam hal ini kami KSSK dapat memitigasi dampak rambatan globalnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, KSSK menyatakan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap terjaga hingga triwulan III 2024.
Sri Mulyani menyatakan hal ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Tumbuh 5,1 Persen di Akhir 2024
Meski demikian, memasuki triwulan IV 2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi.
“Kami berempat anggota KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritaa Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanam (LPS) menyepakati dalam rapat berkala KSSK untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara keempat lembaga,” ujar Sri Mulyani. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More