Sri Mulyani Bantah Dana Desa Dipangkas pada 2026, Ini Penjelasannya

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah anggapan bahwa alokasi dana desa menurun dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Sebagaimana diketahui, dana desa di RAPBN 2026 sebesar Rp60 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun.

Menurut Sri Mulyani, penurunan nominal itu tidak bisa dilihat secara terpisah. Anggaran dana desa justru meningkat jika digabungkan dengan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp83 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Jadi kalau melihat dana desanya Rp60 triliun dibandingkan tahun lalu barangkali turun. Tapi kalau ditambahkan dengan untuk Koperasi Desa Merah Putih naiknya lebih dari 100 persen, karena lebih dari Rp83 triliun kita masukkan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa, 2 September 2025.

Baca juga: Kemenkeu Kucurkan Dana Desa Rp71 Triliun di 2024, Ini Rinciannya

Dengan begitu, total alokasi mencapai Rp143 triliun. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 disebutkan, dana desa pada tahun 2026 diarahkan melalui empat kebijakan, yakni:

1. Mendukung program pemerintah sesuai Asta Cita, mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim, layanan dasar kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur desa, hingga digitalisasi.

2. Mendukung implementasi Kopdes Merah Putih, termasuk mekanisme pengembalian pinjaman jika terjadi gagal bayar.

Baca juga: Wamenkeu Sebut Dana Desa Sukses Entaskan Kemiskinan, Ini Buktinya

3. Menambah kriteria afirmasi bagi desa dengan risiko tinggi perubahan iklim dan bencana.

4. Transformasi skema penyaluran untuk memperkuat tata kelola APBN yang sehat dan kredibel.

Editor: Yulian Saputra