Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelontorkan anggaran pendidikan pada 2026 sebesar Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.
Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, dalam penyampaian kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (20/5).
“Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, pendidikan menjadi salah satu fokus jagka menengah pemerintah dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Baca juga: Berbalik Arah, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut dialokasikan untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
“Berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha,” pungkasnya.
Baca juga: Ditanya Soal Isu Pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Sri Mulyani Bungkam
Seperti diketahui, dalam APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Dari total angka tersebut, sebanyak Rp297,2 triliun merupakan anggaran yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat.
Pemerintah memberikan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 477,7 ribu guru nonPNS. (*)
Editor: Galih Pratama
