Jakarta – Kementerian Keuangan RI melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus per 15 Maret 2024 sebesar Rp22,8 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,10 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 25 Maret 2024.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Bakal Telan APBN Rp450 Triliun? Ini Kata Airlangga
Sri Mulyani juga menyampaikan keseimbangan primer hingga 15 Maret 2024 mengalai surplus sebesar Rp132,1 triliun.
Selanjutnya, tercatat pendapatan negara mencapai Rp493,2 triliun atau 17,6 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), turun 5,4 persen yoy.
“Meskipun jika dilihat dari growth-nya, dari mulai tahun lalu pertumbuhan penerimaan negara sangat tinggi di tahun 2021 dan 2022 itu di 2023 tetap bisa terjaga dan kita tahu bahwa itu akan mengalami koreksi jadi kita lihat pertumbuhannya negatif 5,4 persen. Jadi pendapatan negara mengalami kontraksi,” jelas Menkeu.
Baca juga: Defisit APBN 2024 Berpotensi Melebar hingga 2,8 Persen, Ini Biang Keroknya
Kemudian, dari sisi belanja, Menkeu mencatat belanja negara sudah terealisasi Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari target, naik 18,1 persen yoy.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp328,9 triliun tumbuh 17 persen. Sementara transfer ke daerah Rp141,4 triliun atau tumbuh 20,5 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id) ikut berpartisipasi dalam Art Jakarta 2024 yang diadakan… Read More
Jakarta - Bank Saqu, layanan perbankan digital dari PT Bank Jasa Jakarta menegaskan komitmen untuk… Read More
Jakarta – PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meluncurkan produk teranyar yakni PRUCritical Amanah. Asuransi… Read More
Jakarta - Pemerintah mempercepat upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan hingga akhir September 2024 masih terdapat delapan perusahaan… Read More