Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR (Foto: Irawati)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 45.496 orang telah berhasil mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam periode satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyani mengatakan dana APBN juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, membiayai peningkatan infrastruktur sekolah yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi kasar dari seluruh jenjang pendidikan.
Baca juga:Tolak Setop Sementara Dana LPDP, Komisi X DPR Usul Tambah Kouta Beasiswa
“Untuk pendidikan tinggi, APBN melalui pemupukan Dana Abadi Pendidikan telah memberikan Beasiswa LPDP kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa. Sehingga mereka mampu meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas di dalam maupun di luar negeri,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 4 Juli 2024.
Adapun, Kementerian Keuangan mencatat akumulasi pendanaan riset LPDP hingga Mei 2024 sebanyak 2.946 proyek dengan nilai 2,70 triliun.
Jumlah alumni per 31 Mei 2024 sebanyak 20.265 orang atau 66,55 persen bekerja di sektor publik dan 33,45 persen bekerja di sektor privat.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Inflasi RI Pasca Covid-19 Lebih Baik dari Negara Lain
Sebelumnya, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan, hingga akhir Januari 2024 total dana abadi pendidikan sebesar Rp 139,11 triliun.
Dia melanjutkan, dana abadi pendidikan masih sekitar Rp50 triliun pada 2020. Kenaikan hingga hampir tiga kali lipat ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan SDM Indonesia. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More