Jakarta — Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dr Kurniasih Mufidayati menyoroti munculnya program bantuan alat masak nasi berupa rice cooker gratis.
Ia mengatakan, program bagi-bagi rice cooker gratis kurang tepat di saat harga kebutuhan pokok seperti beras tengah melambung tinggi. Justru, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah harga pangan murah dan terjangkau.
“Saat ini harga beras lagi tinggi-tingginya. Dan yang dibutuhkan emak-emak adalah harga pangan murah dan terjangkau. Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah, itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi rice cooker yang menelan anggaran besar ini,” tegasnya, Rabu (11/10/2023).
Pengadaan alat memasak berbasis listrik sendiri dianggarkan pemerintah Rp340 Miliar untuk 680.000 calon penerima manfaat.
Ia menambahkan, menjadi sebuah kebijakan paradoks jika sebelumnya salah satu menteri meminta agar masyarakat beralih tidak mengonsumsi beras ke ubi-ubian melihat melambungnya harga beras.
Namun, kementerian lain justru memberikan bantuan alat memasak nasi dengan anggaran besar.
“Rakyat diminta makan ubi-ubian karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau. Itu saja yang dibutuhkan mak-mak Indonesia,” pungkasnya.
Tak hanya anggota dewan, program bagi-bagi rice cooker gratis juga ditentang pengamat. Salah satunya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada fahmy Radhi.
Menurutnya, program bantuan tersebut sarat akan kepentingan politis dengan cara bagi-bagi ‘cuan’ kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pemenangan Pemilihan Presiden (Pilres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
“Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More