Jakarta–Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asppindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta (14/8) dan menetapkan R Sophia Alizsa sebagai Ketua Umum Asippindo yang baru.
Sophia menggantikan Nanang Waskito, Ketua Umum Asippindo yang wafat pada April 2017. Saat ini, Sophia menjabat sebagai Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo. Sebelumnya, Sophia berkarir di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel.
Karir panjang di BRI yang fokus membiayai segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditambah dua tahun pengalaman dipercaya menjadi anggota direksi di Jamkrindo, membuat Sophia sangat memahami bagaimana sistem penjaminan berperan penting untuk menjembatani bank dan lembaga keuangan untuk lebih tertarik membiayai UMKM.
“Sistem penjaminan telah menjadi credit suplement untuk mengembangkan sektor UMKM, dan ini juga menjadi praktik di banyak negara yang ingin mengembangkan sektor UMKM-nya,” ujar Sophia kepada Infobank melalui pesan instan di Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.
Diding S Anwar, Ketua Dewan Pengawas Asippindo yang juga pernah menjadi Ketua Umum Asippindo, berharap Asippindo makin berperan penting untuk memajukan industri penjaminan agar perannya dalam penjaminan kredit UMKM dan koperasi makin meningkat.
“Semoga di bawah kepemimpinan Bu Sophia, industri penjaminan Indonesia semakin solid dan sukses dalam memajukan perekonomian nasional melalui Penjaminan UMKMK,” ucap Diding kepada Infobank melalui pesan instan.
Perusahaan-perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asippindo telah membukukan penjaminan sebesar Rp. 150,88 Triliun per Juni 2017. Asippindo beranggotakan 23 perusahaan penjaminan, yang terdiri dari 1 perusahaan BUMN, 18 perusahaan BUMD dan 4 perusahaan swasta. (*) Karnoto M
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More