Jakarta–Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asppindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta (14/8) dan menetapkan R Sophia Alizsa sebagai Ketua Umum Asippindo yang baru.
Sophia menggantikan Nanang Waskito, Ketua Umum Asippindo yang wafat pada April 2017. Saat ini, Sophia menjabat sebagai Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo. Sebelumnya, Sophia berkarir di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel.
Karir panjang di BRI yang fokus membiayai segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditambah dua tahun pengalaman dipercaya menjadi anggota direksi di Jamkrindo, membuat Sophia sangat memahami bagaimana sistem penjaminan berperan penting untuk menjembatani bank dan lembaga keuangan untuk lebih tertarik membiayai UMKM.
“Sistem penjaminan telah menjadi credit suplement untuk mengembangkan sektor UMKM, dan ini juga menjadi praktik di banyak negara yang ingin mengembangkan sektor UMKM-nya,” ujar Sophia kepada Infobank melalui pesan instan di Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.
Diding S Anwar, Ketua Dewan Pengawas Asippindo yang juga pernah menjadi Ketua Umum Asippindo, berharap Asippindo makin berperan penting untuk memajukan industri penjaminan agar perannya dalam penjaminan kredit UMKM dan koperasi makin meningkat.
“Semoga di bawah kepemimpinan Bu Sophia, industri penjaminan Indonesia semakin solid dan sukses dalam memajukan perekonomian nasional melalui Penjaminan UMKMK,” ucap Diding kepada Infobank melalui pesan instan.
Perusahaan-perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asippindo telah membukukan penjaminan sebesar Rp. 150,88 Triliun per Juni 2017. Asippindo beranggotakan 23 perusahaan penjaminan, yang terdiri dari 1 perusahaan BUMN, 18 perusahaan BUMD dan 4 perusahaan swasta. (*) Karnoto M
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More