Keuangan

Soal Transisi Pengawasan Aset Kripto, Begini Update dari Bos OJK

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengalihan pengaturan transaksi aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK dipastikan masih berjalan sesuai rencana.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa, proses untuk transisi terkait aset kripto tersebut telah dibahas dan dipersiapkan, hanya saja Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan.

“Sebenarnya dalam kerja sama dan sinergi selama ini, walaupun belum ada PP itu, proses untuk transisi itu sudah dibahas dan disiapkan. Tapi dengan adanya PP itu, maka secara resmi kami sudah memiliki landasan hukumnya,” ucap Mahendra kepada media di Jakarta, dikutip 3 Januari 2025.

Mahendra juga menyebut tidak ada kendala yang secara prinsip, tetapi lebih kepada proses pemindahan tanggung jawab otoritas pengawasan dari Bappebti ke OJK.

Untuk saat ini, OJK masih akan terus berfokus pada proses transisi pengawasan aset kripto yang prosesnya diharapkan berjalan dengan mulus.

“Jadi yang saya sampaikan tadi, sudah ada diskusi dan proses kerja sama untuk persiapan transisi itu. Jadi dalam hal itu sebenarnya, kita mengharapkan proses transisinya akan berjalan mulus, seamless istilahnya,” imbuhnya.

Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Terkait Perdagangan Kripto, Ini Isinya
Baca juga: OJK: Nilai Transaksi Kripto RI Capai Rp475,13 Triliun, Investor Tembus 21,63 Juta

Adapun, kesiapan OJK dalam transisi pengawasan aset kripto ini telah dilakukan melalui Peraturan OJK (POJK) terkait dengan pengawasan pengelolaan kripto yang telah diterbitkan.

“Dan itu sepenuhnya juga akan dilaksanakan dengan berbekal dari prinsip-prinsip perlaksanaan pengaturan pengawasan yang ada di Bappebti selama ini,” ujar Mahendra.

Sebagai informasi, aturan tersebut adalah POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto jelang peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti.

Lewat POJK 27/2024, OJK mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk aset kripto. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

10 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

11 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

13 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

14 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

14 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

17 hours ago