Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengungkapkan anggaran program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dibahas setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.
Seperti diketahui, program makan siang gratis Prabowo-Gibran tengah menuai pro dan kontra. Pasalnya, anggaran dari program tersebut akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang besar.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Bakal Telan APBN Rp450 Triliun? Ini Kata Airlangga
“Kita baru bahas APBN sesudah ada keputusan dari KPU, siapa pemerintah yang akan datang,” kata Airlangga dalam media briefing, Jumat, 8 Maret 2024.
Airlangga mengaku, adanya simulasi program makan siang gratis yang baru dilaksanakan beberapa waktu lalu di SMP Negeri 2 Curug Kabupaten Tangerang merupakan inisitif dari daerah.
Yang mana anggaran tersebut bukan berasal dari APBN, namun dari anggaran daerah pemerintah Kabupaten Tangerang.
Baca juga: Airlangga Mulai Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang
“Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami disini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More