Soal Presiden Prabowo Tunjuk Langsung Dua Dirjen Baru Kemenkeu, Puan Bilang Begini

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara perihal penunjukan langsung kepada dua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Puan menilai, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bagian dari dinamika internal pemerintah.

“Ya, kan pasti sudah dibicarakan di eksekutif, di Pemerintah, “kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Baca juga : Sah! Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Resmi Dilantik Sri Mulyani

Menurutnya, penunjukan dua pejabat eselon I ini sudah berdasarkan pada kebutuhan penting dalam rangka membantu kinerja di Kemenkeu.

“Pasti ada kebutuhan penting oleh eksekutif penunjukan nama-nama tersebut untuk membantu pelaksanaan di Kemenkeu,” jelasnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Di antara nama-nama tersebut, ada nama Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai dan  Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak.

Baca juga : Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak, Letjen Djaka Pimpin Bea Cukai

Sri Mulyani mengatakan, struktur baru di lingkungan kementeriannya merupakan bagian dari penyegaran dan kesiapan menyongsong pemerintahan baru. 

Ia menegaskan bahwa penunjukan dua pejabat tersebut merupakan bentuk kepercayaan dari Presiden Prabowo.

“Anda mendapatkan kepercayaan dari presiden yang terpilih. Sebuah kehormatan, bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung kepada kedua pejabat baru tersebut untuk memastikan institusi Kemenkeu tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi nasional ke depan. (*)

Editor: Galih Pratama