Moneter dan Fiskal

Soal Polemik Tapera, Sri Mulyani: APBN Sudah Berkontribusi Besar

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai penolakan dari para pekerja dan pengusaha.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebelum adanya Tapera, pemerintah melalui APBN sudah berkontribusi besar untuk perumahan rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) kan legacy dari dulu yang sudah dipotong, dan dimasukkan ke Tapera,” kata Sri Mulyani pada Selasa, 11 Juni 2024.

Dia menyebut bahwa APBN telah menggelontorkan lebih dari Rp105 triliun untuk masuk ke Tapera melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah.

Baca juga: Ngeri! Begini Dampak Negatif jika Tapera Tetap Dilanjutkan

Menkeu menambahkan, pihaknya juga sempat memiliki kebijakan lainnya, yakni anggaran dana untuk perumahan rakyat secara bertahap, seperti anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bantuan uang muka, subsidi bunga, hingga FLPP untuk likuiditas. 

“Untuk likuiditas bank seperti BTN (Bank Tabungan Negara) dan kombinasi berbagai bank lain bisa memberikan kresit secara murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya.

Meski begitu, masih ada kebijakan yang harus diperbaiki dari harga rumah dan kriteria peserta MBR dengan maksimal pendapatan Rp8 juta sebagai syarat untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Adapun, sejak 2015 hingga 2024, APBN sudah Rp228,9 triliun untuk membantu sektor perumahan, terutama bagi MBR.

“Dari 2015 – 2024 sudah Rp228,9 triliun, sangat besar kalau pun mau dibandingkan dengan 3 persen (iuran Tapera) yang disampikan menurut estimasi mereka akan mengumpulkan sampai Rp50 triliun sampai 10 tahun yang akan datang apabila dilaksanakan, APBN sebetulnya sudah dan dana ini nggak ilang,” ungkap Menkeu.

Baca juga: Gaduh Soal Iuran Tapera, Begini Tanggapan Emiten Properti

Misalnya FLPP yang mencapai Rp105 triliun masih tetap bergulir. Dia mencontohkan, kalau masyarakat tadinya bisa mencicil selama 18 tahun. Bisa menjadi lebih pendek karena mereka pendapatannya naik, maka dananya bisa bergulir lebih untuk MBR yang lain.

“Jadi saya tekankan, kami memahami beban-beban dan oleh karena itu APBN juga ingin kurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau perumahan adalah tadi lebih dari Rp228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP sudah leih dari Rp105 yang memutar menjadi  Rp167 triliun bagi MBR,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Lindungi Konsumen, OJK dan Satgas PASTI Soft Launching Indonesia Anti-Scam Center

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas… Read More

2 hours ago

IHSG Sepekan: Naik 0,48 Persen, Kapitalisasi Bursa Turun jadi Rp12.053 Triliun

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa, data perdagangan saham pada pekan ini,… Read More

2 hours ago

Cashless Kian Populer, Bangkok Bank Kembangkan Interoperabilitas QR Code Lintas Negara

Bangkok – Perkembangan layanan pembayaran non tunai alias QR Code di Negeri Gajah Putih begitu… Read More

3 hours ago

BNI AM dan Mandiri Sekuritas Ajak Karyawan Toyota Astra Finance Investasi Reksa Dana

Jakarta – BNI Asset Management atau BNI AM kembali berkolaborasi dengan Mandiri Sekuritas menyelenggarakan kegiatan… Read More

5 hours ago

Begini Upaya PTPN Group Dorong Swasembada Gula

Jakarta – PTPN Group bersama kementerian dan sejumlah institusi berkolaborasi meluncurkan program “Manis Swasembada Gula”.… Read More

8 hours ago

Usai Caplok Permata Bank, Bangkok Bank Bakal Akuisisi Bank RI Lagi?

Jakarta – Bangkok Bank sukses mengakuisisi 89,12 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dari Standard Chartered Bank dan… Read More

1 day ago