Jakarta – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara ihwal Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ia mengatakan, kesiapan menyeluruh sangat diperlukan sebelum pemindahan tersebut benar-benar terlaksana.
“Kita melihat itu kesiapan betul-betul. Di sana harus betul-betul siap, kalau hanya tandatangan gampang,” ujar Jokowi dikutip Kamis, 19 September 2024.
Eks Wali Kota Solo itu menilai, penandatanganan Keppres pemindahan IKN memang bisa dilakukan dengan mudah, baik oleh dirinya maupun oleh presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto. Namun, yang lebih penting adalah kesiapan IKN secara keseluruhan.
Baca juga : Soal Kudeta Arsjad Rasjid, Jokowi: Selesaikan di Internal Kadin
“Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap,” jelasnya.
Jokowi menekankan, kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Ia juga menyebut proses pemindahan ini lebih kompleks, mengingat skala besar pemindahan sebuah ibu kota.
“Pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota, semuanya harus dihitung,” ucap Presiden.
Baca juga : Telan Investasi Rp2 Triliun, Jokowi Resmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center
Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya perhitungan matang terhadap ekosistem pendukung di IKN. Presiden mengingatkan bahwa ekosistem pendukung seperti logistik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga harus dipersiapkan dengan baik agar pemindahan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Logistik seperti apa? Sekolah untuk anak-anak yang nanti disana siap ndak? Rumah sakitnya siap ndak? Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya hanya bawa baju,” pungkasnya. (*)
Editor : Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More