Jakarta – Komisi XI DPR melakukan rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). terkait evaluasi kinerja OJK tahun berjalan 2019 dan rencana kerja 2020 di gedung DPR Senin (18/11).
Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 ini awalnya berjalan sesuai agenda sampai kemudian ditengah berjalannya rapat sejumla anggota komisi XI mulai menyinggung permasalahan yang terjadi di Asuransi Jiwasraya hingga Bank Muamalat.
Hingga pada pukul 13.00 rapat diskor untuk istirahat dan dimulai kembali pukul 14.00. Akan tetapi rapat yang semula terbuka bagi awak media menjadi tertutup.
Usai ditemui wartawan usai rapat, baik OJK maupun anggota komisi XI sama – sama tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai pembahasan di dalam rapat tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana tidak berbicara banyak ketika ditanya mengenai solusi permasalahan Bank Muamalat.
“Pokoknya diminta untuk cepat cari investor masuk ke sana, udah itu saja, “ ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 18 November 2019.
Senada dengaan Heru, ketua komisi XI Dito Ganindito juga enggan buka-bukaan mengenai opsi yang akan diambil guna menyelamatkan bank syariah pertama di Indonesia itu.
“Nah itu terus terang, saya tidak bisa memberi tahu. Karena rapatnya tertutup. Tapi penyelesaiannya ada. Belum diputuskan dan masih jalan terus,” ucapnya.
Begitu pula dengan anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang bungkam saat ditanyakan mengenai hasil rapat. Dia hanya mengatakan bahwa pembahasan belum selesai.
“Masih perlu pendalaman, karena beberapa data-data yang diperlukan belum dilengkapi. Pokoknya data yang lebih detail,” kata Ramson. (*) Dicky F Maulana
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More