Soal Inflasi, Menkeu Minta Pemda Berperan Langsung

Jakarta – Guna menjaga laju inflasi di kisaran 4% plus minus 1%, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro meminta kepala daerah di tingkat pertama dan kedua untuk terlibat langsung dalam pengendalian inflasi.

Menurut Bambang, dalam pengendalian inflasi, selama ini banyak pemda-pemda yang hanya mengandalkan pemerintah pusat saja. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar pemerintah daerah dapat berkontribusi menjaga laju inflasi.

“Selama ini, ada yang bilang inflasi tugasnya BI. BI itu kan targetting-nya (inflasi). Memang soal harga pangan yang bergejolak (volatile foods) urusan pemerintah pusat, tapi pemda tetap harus berperan,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 22 April 2016.

Peran daerah, kata dia, bisa dilakukan seperti soal tata niaga pangan, terkait pasokan dan distribusinya, sehingga kontribusi pemda akan lebih besar lagi. Untuk itu, dirinya menyarankan agar ada anggaran khusus di daerah terkait pengendalian inflasi ini.

Anggaran khusus ini, lanjut Bambang, nantinya dapat digunakan untuk operasi pasar atau pengendalian harga pangan.

“Selama ini daerah tidak siap jika tiba-tiba ada bencana, sehingga inflasi bisa langsung tinggi. Karena kalau inflasi tinggi maka harga pangan juga tinggi, sehingga daya beli masyarakat rendah,” tukasnya.

Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang digunakan untuk pengendalian inflasi itu. “Iya bisa minimal sekian persen dari APBD-nya, dan lain-lain. Makanya nanti kalau ada tim pengendalian inflasi daerah (TPID) bisa sibahas secara konkret lagi,” paparnya.

Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang hanya tergantung dengan pemerintah pusat, termasuk dalam pengendalian inflasi. Mereka hanya bilang di atas atau di bawah sedikit dari target nasional.

“Itu namanya pemda yang pasrah. Padahal pemda yang baik harus punya target yang bagus dengan strategi lewat APBD yang juga bagus,” kata dia.

Padahal di negara maju, seperti AS, peran daerah sangat besar dalam pengendalian inflasi. “Di sana, kebijakan daerahnya menentukan inflasinya, bukan karena kebijakan The Fed atau pemerintah pusat, tapi mereka semangat dalam menggenjot investasi daerahnya,” tutup Agus. (*)