Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, berencana akan menghapus atau memutihkan utang enam juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di antaranya petani dan nelayan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.
Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI, Sunarso, aturan terkait dengan hapus tagih kredit UMKM tersebut telah dinantikan oleh bank-bank BUMN.
“Karena selama ini tidak berani melakukan itu (hapus tagih). Karena itu ya karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya bahwa kebijakan hapus tagih untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara,” ucap Sunarso dalam Konferensi Pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.
Baca juga: BRI Raih Laba Bersih Rp45,36 Triliun di Triwulan III-2024
Namun, ia menegaskan bahwa, aturan tersebut perlu memerhatikan kriteria kredit UMKM yang dapat dihapus tagih agar tidak menimbulkan moral hazard ke depannya.
“Nah sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih itu agar tidak menimbulkan moral hazard. Saya kira itu jawabannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sunarso menambahkan untuk dampak kepada BRI sendiri sepanjang tidak terjadi moral hazard, BRI telah mengkalkulasi dampaknya terhadap kinerja keuangan BRI yang akan dimasukkan dalam perencanaan keuangan tahun berikutnya, setelah kebijakan tersebut diberlakukan.
Baca juga: Begini Dampak Pemutihan Kredit UMKM ke Perbankan
“Sebenarnya yang paling pentingkan dari kebijakan ini adalah pemutihan dari blacklist agar kalau orang-orang itu masih kuat masih bisa berusaha bisa punya akses pembiayaan kemudian bisa berusaha lagi. Itu sebenarnya yang paling penting. Terus bagi banknya dengan memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara,” imbuhnya.
Sunarso kembali menekankan, bahwa dalam menyusun aturan terkait dengan hapus tagih kredit UMKM adalah jangan sampai menimbulkan moral hazard dan dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin… Read More
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengangkat Yon Arsal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua… Read More
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)… Read More
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua nama baru sebagai tersangka dalam pengembangan… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More