Keuangan

SMF Siap Optimalkan Perluasan Mandat Demi Memacu Kinerja

Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (persero) atau SMF terus berupaya mengoptimalkan perannya dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Secara akumulatif hingga kuartal I 2022, SMF sudah menyalurkan dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan sebesar Rp91,4 triliun. Rinciannya, sebesar Rp78,12 triliun akumulasi penyaluran pinjaman dan pembelian KPR, lalu sebesar Rp13,29 triliun dari akumulasi transaksi sekuritisasi.

Adapun sepanjang tiga bulan pertama 2023, SMF sudah menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,6 triliun, baik untuk komersial maupun program FLPP. Perseroan pun berhasil meraup pendapatan sebesar Rp479 miliar, naik tipis 1,69% year on year (yoy) dibandingkan Rp471 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Sementara laba bersih mengalami kenaikan 16,03%, atau menjadi Rp123 miliar. Total aset perseroan pun mengembang menjadi Rp34,54 triliun, atau tumbuh 15,37% secara tahunan.

Sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, SMF menjalin kemitraan dengan penyalur KPR, seperti bank umum konvensional, bank syariah, BPD, BPR, multifinance, maupun lembaga keuangan lainnya. SMF berperan sebagai liquidity provider bagi penyalur KPR, sehingga dapat mengurangi risiko maturiy mismatch (kesenjangan waktu pendanaan dengan jangka waktu kredit). Dampak dari maturity mismatch sendiri tidak bisa dianggap sepele. Kolapsnya sejumlah bank di Amerika Serikat juga di antaranya ada yang disebabkan oleh maturity mismatch.

“Di AS lagi banyak kejadian (bank bermasalah) itu karena maturity mismacth. Uangnya jangka pendek, deposito diinvestasikan di surat berharga jangka panjang. Ketika deposannya ingin menarik cash, ditarik depositonya. Bubar. Kita mengharapkan jangan sampai terjadi di Indonesia,” ujar Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam Media Visit ke Kantor Infobank, Selasa, 9 Mei 2023.

Baca juga: Kurang Modal, Indosurya Life Lakukan Ini Untuk Penyehatan Keuangan

Maka itu SMF sebagai special mission vehicle pemerintah terus berupaya mengoptimalkan dan memperkuat positioningnya dalam menyediakan dana jangka panjang untuk dimanfaatkan penyalur KPR. Sebut saja jika bank ingin menjual portfolio KPR-nya, SMF bisa membeli untuk kemudian disekuritisasi menjadi efek beragun aset (EBA). Ada juga opsi refinancing bila bank tidak ingin menjual portolio kreditnya.

SMF juga mendapat perluasan mandat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2020. Perluasan mandat ini memungkinkan SMF masuk ke segmen pembiayaan lain di luar pembiayaan perumahan seperti KPR Program dan KPR Siap Huni ataupun sekuritisasi yang selama ini sudah dilakukan.

Produk yang bisa digarap SMF antara lain KPBU perumahan, Reverse Mortgage, kredit mikro perumahan, kredit konstruksi, KPR sewa beli, dan lain-lain. SMF juga menerima penugasan khusus, seperti penugasan perseroan sebagai pelaksana investasi pemerintah kepada Perum Perumnas.

“Kita ada perluasan mandat, untuk macam-macam, seperti untuk kredit mikro perumahan, kita juga bisa masuk KPBU perumahan. Kita juga menyediakan refinancing perumahan bagi developer-developer. Jadi di sisi suplai kita masuk, di demand kita juga masuk,” ujar Ananta.

Di awal 2023, SMF juga ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. SMF diharapkan bisa menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan, agar pemangku kepentingan di sektor ini semakin solid dalam mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.

Heliantopo, Direktur SMF mengungkapkan, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan ini didasari beberapa hal. Sebut saja rasio KPR terhadap PDB Indonesia yang masih sangat kecil, yakni hanya 2,99%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, seperti India (5,58%), Thailand (27,61%), atau Malaysia (38,48%).

Portfolio KPR sendiri terhadap total kredit perbankan nasional baru di kisaran 8%. Lalu persoalan backlog perumahan juga tak kunjung teratasi. Saat ini berdasarkan kepemilikan Indoensia mengalami backlog rumah sampai 12,71 juta. Sedangkan berdasarkan keterhunian angkanya mencapai 6,98 juta, dan ada sekitar 39,1% rumah tangga di Indonesia menghuni rumah yang tidak layak huni.

“Ini PR-nya. Oleh karena itu dibentuklah ekosistem pembiayaan perumahan. Sementara, kalau kita lihat sektor perumahan itu multiplier effect-nya ada 170 sektor industri lainnya,” ujar Heliantopo.

Baca juga: Pembiayaan Rumah BTN Syariah Capai Rp31,8 T, KPR Subsidi Mendominasi

Terlepas dari itu, secara kinerja, SMF melanjutkan momentum pertumbuhan positif seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hingga kuartal I 2023, perseroan sudah menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,6 triliun.

Untuk menopang ekspansi pembiayaan, SMF juga sudah menerbitkan surat utang dan menerima term loan sebesar Rp3 triliun di triwulan I-2023. SMF juga sedang melakukan persiapan sekuritisasi. Transaksi ini diharapkan bisa dilakukan pada kuartal III-2023.

“Kita kurang lebih menerbitkan surat utang Rp3 triliun, yang sebagian besar bukan untuk kegiatan tahun ini, tapi tahun lalu. Karena untuk program FLPP tahun lalu kita menyalurkan Rp6 triliun, dari target Rp4 triliun. Jadi Rp2 triliun in advance kita tutupi dengan penerbitan surat utang di tahun 2023 ini,” jelas Bonai Subiakto, Direktur Keuangan dan Opersional SMF. (*) Ari Astriawan.

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Laba BNI Tumbuh 3,45 Persen Jadi Rp1,68 Triliun di Januari 2026

Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More

28 mins ago

IHSG Perkasa di 8.322, CARS dan TKIM jadi Top Gainers

Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More

40 mins ago

5 Strategi Penting Perusahaan Asuransi Syariah Pasca Spin Off

Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More

57 mins ago

Kemenkeu Klaim Kesepakatan Pajak Digital dengan AS Tak Ganggu PPN PSME

Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More

2 hours ago

Mendes Minta Setop Izin Baru Alfamart-Indomaret di Desa, Ini Alasannya

Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More

2 hours ago

Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko Bebani APBN, Celios Rekomendasikan Hal Ini

Poin Penting Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal… Read More

2 hours ago