Keuangan

SMF Siap Optimalkan Perluasan Mandat Demi Memacu Kinerja

Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (persero) atau SMF terus berupaya mengoptimalkan perannya dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Secara akumulatif hingga kuartal I 2022, SMF sudah menyalurkan dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan sebesar Rp91,4 triliun. Rinciannya, sebesar Rp78,12 triliun akumulasi penyaluran pinjaman dan pembelian KPR, lalu sebesar Rp13,29 triliun dari akumulasi transaksi sekuritisasi.

Adapun sepanjang tiga bulan pertama 2023, SMF sudah menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,6 triliun, baik untuk komersial maupun program FLPP. Perseroan pun berhasil meraup pendapatan sebesar Rp479 miliar, naik tipis 1,69% year on year (yoy) dibandingkan Rp471 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Sementara laba bersih mengalami kenaikan 16,03%, atau menjadi Rp123 miliar. Total aset perseroan pun mengembang menjadi Rp34,54 triliun, atau tumbuh 15,37% secara tahunan.

Sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, SMF menjalin kemitraan dengan penyalur KPR, seperti bank umum konvensional, bank syariah, BPD, BPR, multifinance, maupun lembaga keuangan lainnya. SMF berperan sebagai liquidity provider bagi penyalur KPR, sehingga dapat mengurangi risiko maturiy mismatch (kesenjangan waktu pendanaan dengan jangka waktu kredit). Dampak dari maturity mismatch sendiri tidak bisa dianggap sepele. Kolapsnya sejumlah bank di Amerika Serikat juga di antaranya ada yang disebabkan oleh maturity mismatch.

“Di AS lagi banyak kejadian (bank bermasalah) itu karena maturity mismacth. Uangnya jangka pendek, deposito diinvestasikan di surat berharga jangka panjang. Ketika deposannya ingin menarik cash, ditarik depositonya. Bubar. Kita mengharapkan jangan sampai terjadi di Indonesia,” ujar Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam Media Visit ke Kantor Infobank, Selasa, 9 Mei 2023.

Baca juga: Kurang Modal, Indosurya Life Lakukan Ini Untuk Penyehatan Keuangan

Maka itu SMF sebagai special mission vehicle pemerintah terus berupaya mengoptimalkan dan memperkuat positioningnya dalam menyediakan dana jangka panjang untuk dimanfaatkan penyalur KPR. Sebut saja jika bank ingin menjual portfolio KPR-nya, SMF bisa membeli untuk kemudian disekuritisasi menjadi efek beragun aset (EBA). Ada juga opsi refinancing bila bank tidak ingin menjual portolio kreditnya.

SMF juga mendapat perluasan mandat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2020. Perluasan mandat ini memungkinkan SMF masuk ke segmen pembiayaan lain di luar pembiayaan perumahan seperti KPR Program dan KPR Siap Huni ataupun sekuritisasi yang selama ini sudah dilakukan.

Produk yang bisa digarap SMF antara lain KPBU perumahan, Reverse Mortgage, kredit mikro perumahan, kredit konstruksi, KPR sewa beli, dan lain-lain. SMF juga menerima penugasan khusus, seperti penugasan perseroan sebagai pelaksana investasi pemerintah kepada Perum Perumnas.

“Kita ada perluasan mandat, untuk macam-macam, seperti untuk kredit mikro perumahan, kita juga bisa masuk KPBU perumahan. Kita juga menyediakan refinancing perumahan bagi developer-developer. Jadi di sisi suplai kita masuk, di demand kita juga masuk,” ujar Ananta.

Di awal 2023, SMF juga ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. SMF diharapkan bisa menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan, agar pemangku kepentingan di sektor ini semakin solid dalam mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.

Heliantopo, Direktur SMF mengungkapkan, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan ini didasari beberapa hal. Sebut saja rasio KPR terhadap PDB Indonesia yang masih sangat kecil, yakni hanya 2,99%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, seperti India (5,58%), Thailand (27,61%), atau Malaysia (38,48%).

Portfolio KPR sendiri terhadap total kredit perbankan nasional baru di kisaran 8%. Lalu persoalan backlog perumahan juga tak kunjung teratasi. Saat ini berdasarkan kepemilikan Indoensia mengalami backlog rumah sampai 12,71 juta. Sedangkan berdasarkan keterhunian angkanya mencapai 6,98 juta, dan ada sekitar 39,1% rumah tangga di Indonesia menghuni rumah yang tidak layak huni.

“Ini PR-nya. Oleh karena itu dibentuklah ekosistem pembiayaan perumahan. Sementara, kalau kita lihat sektor perumahan itu multiplier effect-nya ada 170 sektor industri lainnya,” ujar Heliantopo.

Baca juga: Pembiayaan Rumah BTN Syariah Capai Rp31,8 T, KPR Subsidi Mendominasi

Terlepas dari itu, secara kinerja, SMF melanjutkan momentum pertumbuhan positif seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hingga kuartal I 2023, perseroan sudah menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,6 triliun.

Untuk menopang ekspansi pembiayaan, SMF juga sudah menerbitkan surat utang dan menerima term loan sebesar Rp3 triliun di triwulan I-2023. SMF juga sedang melakukan persiapan sekuritisasi. Transaksi ini diharapkan bisa dilakukan pada kuartal III-2023.

“Kita kurang lebih menerbitkan surat utang Rp3 triliun, yang sebagian besar bukan untuk kegiatan tahun ini, tapi tahun lalu. Karena untuk program FLPP tahun lalu kita menyalurkan Rp6 triliun, dari target Rp4 triliun. Jadi Rp2 triliun in advance kita tutupi dengan penerbitan surat utang di tahun 2023 ini,” jelas Bonai Subiakto, Direktur Keuangan dan Opersional SMF. (*) Ari Astriawan.

Galih Pratama

Recent Posts

Tingkatkan Standar Privasi Tertinggi, Allianz Life Indonesia Raih ISO 27701

Jakarta - Allianz Life Indonesia dan Allianz Utama Indonesia meraih sertifikasi terkait keamanan data pribadi,… Read More

2 hours ago

Bank Indonesia Pastikan Libur Operasional di Hari Pilkada 27 November 2024

Jakarta – Kegiatan operasional Bank Indonesia ditiadakan pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Rabu, 27… Read More

2 hours ago

KPEI Catat Transaksi CCP PUVA Capai USD168 Juta per Akhir Oktober 2024

Jakarta - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta… Read More

8 hours ago

Analis Rekomendasikan Buy Saham BBNI, Ini Alasannya!

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi wondr by BNI… Read More

8 hours ago

OJK: Peringkat Corporate Governance RI Masih di Bawah Vietnam

Jakarta - Meski masuk jajaran negara G-20 atau negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia rupanya masih… Read More

9 hours ago

Gapensi Tolak Keras PPN 12 Persen: Bisa Perlambat Proyek Pemerintah

Jakarta – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi… Read More

9 hours ago