Keuangan

SMF Perkuat Peran Fiscal Tools Pemerintah

Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) pada tahun 2019 terus menguatkan peran untuk fiscal tools Pemerintah. Salah satu upaya tersebut ialah dengan memberikan pembiayaan homestay di 4 daerah destinasi wisata. Ke-empat destinasi wisata yang menjadi prioritas adalah; Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba, dengan perkiraan jumlah kebutuhan homestay mencapai 305 unit.

“Pembiayaan Homestay ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja,” kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam acara ramah tamah dengan media, di Jakarta, Senin 21 Januari 2019.

Ananta mengungkapkan, program pembiayaan homestay ini menjadi salah satu insiatif program yang akan dijalankan pada tahun ini. Program homestay sendiri merupakan program yang ditujukan untuk mendukung program Kementerian Pariwisata. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Selain pembiayaan homestay, pada tahun 2019, program lain yang juga akan dijalankan oleh SMF adalah Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh di 32 kota. SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

Program lain yang juga akan diluncurkan oleh SMF pada tahun 2019 adalah Program KPR SMF Pasca Bencana. Program KPR SMF Pasca Bencana adalah program yang ditujukan Perseroan dalam rangka membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia. SMF akan berkerjasama dengan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap awal, program ini akan diperuntukkan bagi 3000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). SMF akan bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pasca bencana.

Selain ke-3 program tersebut, dalam upaya memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan fiscal tools Pemerintah, SMF juga memiliki Program Penurunan Beban Fiskal yang direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah dalam program KPR FLPP.

SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.

“Dengan adanya dukungan SMF, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 60.000 unit menjadi 72.000. Hal ini memberikan dampak positif yaitu semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP disamping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect,” imbuh Ananta.(*)

Suheriadi

Recent Posts

PHE OSES Resmi Salurkan Gas Bumi Ke PLTGU Cilegon

Jakarta -  PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More

3 hours ago

Transformasi Aset, PLN Integrasikan Tata Kelola Arsip dan Dokumen Digital

Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More

4 hours ago

Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Dukung Peningkatan Kinerja Keselamatan

Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More

5 hours ago

Jumlah Peserta Regulatory Sandbox Menurun, OJK Beberkan Penyebabnya

Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More

8 hours ago

OJK Siap Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Begini Upayanya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More

12 hours ago

BPKH Ajak Pemuda Gunakan DP Haji sebagai Mahar Pernikahan

Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More

13 hours ago