Jakarta – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) menandatangani perjanjian Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) khususnya di sektor perumahan.
Adapun fokus kolaborasi PT SMI dan PT SMF ini utamanya meliputi : (1) peningkatan kapasitas; (2) identifikasi dukungan, skema pembiayaan dan struktur KPBU; serta (3) kolaborasi SMV untuk implementasi dukungan penyiapan dan transaksi KPBU.
“Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini akan semakin memperkuat sinergi SMF di bawah koordinasi Kemenkeu dalam mendukung pembangunan di Indonesia yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi secara luas kepada masyarakat,” jelas Edwin Syahruzad, Direktur Utama SMI pada keterangannya, 4 November 2021.
Sementara itu, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan SMF menyambut baik sinergi yang dijalin dengan SMI untuk kerja sama KPBU Perumahan dan Pemukiman. Hal tersebut sejalan dengan amanah pendirian SMF dalam mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.
“Kami berharap SMF dapat berkontribusi dalam skema KPBU khususnya terkait perumahan dan pemukiman sesuai dengan amanat dari Pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.100 Tahun 2020, sehingga kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terfasilitasi,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi ini, SMI dan SMF dapat mengoptimalkan kerja sama khususnya di kegiatan peningkatan kapasitas atau terlibat dalam berbagai diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari Kementerian/Lembaga terkait.
Pada pengembangan proyek infrastruktur, kedua institusi ini dapat mengidentifikasi potensi dukungan, skema pembiayaan, mengembangkan struktur proyek KPBU yang sesuai serta bersinergi dalam implementasi fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi proyek dalam rangka percepatan proyek KPBU sektor perumahan secara inovatif. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More