Jakarta – Dalam sistem pembayaran digital antar negara yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) seperti QRIS yang terhubung di lima negara ASEAN, tentunya memiliki risiko keamanan siber.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Y.B. Hariantono, mengatakan bahwa, jika terkait dengan digital, tentunya ancaman siber akan semakin tinggi.
“Ya, tapi menurut saya ketika orang berbicara tentang keamanan dunia maya, kecuali yang lainnya lebih tinggi, digital adalah sesuatu yang dapat dilacak,” ucap Hariantono dalam FEKDI 2023 di Jakarta, 9 Mei 2023.
Oleh karena itu, bagi industri yang mengadopsi sistem pembayaran digital tentunya juga harus menjalani beberapa langkah keamanan yang harus dipatuhi.
“Institusi itu sendiri seperti menerapkan good governance on security. Ya. Jadi kami memastikan bahwa sistem pembayaran aman bagi pengguna untuk menggunakannya sesekali,” imbuhnya.
Sehingga, peranan ASPI dalam hal menegakkan standar keamanan, juga harus didukung oleh literasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital tersebut, dimana ASPI berperan dalam hal itu.
Adapun, menurutnya hal itu menjadi penting karena metode pembayaran QRIS saat ini juga digunakan oleh para pedagang yang memerlukan kesadaran dan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan pembayaran digital. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More