Pelantikan Jokowi; Ekonomi masih melemah. (Foto: Istimewa).
Jakarta–Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian bagi pelaku industri asuransi umum. Setahun di bawah Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kebijakannya telah mendapat apresiasi pelaku industri asuransi umum.
Kendati demikian, dalam empat tahun ke depan, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y. Rasyid berpendapat Pemerintah perlu terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Asuransi akan berkembang baik mengikuti pertumbuhan ekonomi,” ujar Yasril pada Infobanknews.com, Selasa 20 Oktober 2015.
Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, volume industri asuransi juga akan meningkat.
Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan pertumbuhan ekonomi 7% dalam masa pemerintahannya. Namun, dalam dua kuartal tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tercatat melemah dari 4,7% pada kuartal pertama menjadi 4,67% pada kuartal kedua.
“Produk asuransi akan meningkat jika volumenya juga meningkat akibat pertumbuhan ekonomi, begitu ekonomi tumbuh, akan menciptakan produk-produk asuransi baru pula,” tandas Yasril.
Ia mengatakan, selama setahun pertama ini meski saat ini belum ada realisasi konkret namun inisiatif pendirian Indonesia Re dalam rangka mengurangi defisit neraca pembayaran sektor asuransi diapresiasi.
“Kita berharap Indonesia Re segera beroperasi seiring dengan selesainya proses merger Reindo dengan ASEI Re,” kata dia.
Kebijakan lain yang dirasa membawa dampak pada industri asuransi umum adalah peningkatan minimum retensi lokal dalam upaya memperbesar kapasitas dalam negeri. Selain itu, AAUI juga mengapresiasi banyaknya konsorsium asuransi nasional dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro rakyat.
Selain itu, dalam gejolak ekonomi saat ini, Pemerintah juga dinilai mengakomodasi kebijakan relaksasi sehingga perusahaan yang mengalami dampak penurunan ekonomi sangat terbantu. (*) Ria Martati
Poin Penting Bukti potong PPh 21 pensiun kini dapat diunduh secara daring melalui layanan TOOS… Read More
Poin Penting Hasan Fawzi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif… Read More
Poin Penting Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner… Read More
Poin Penting Mahkamah Agung RI melantik tujuh Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 di Jakarta pada… Read More
Poin Penting Pelaporan SPT Tahunan mencapai 8,8 juta hingga 24 Maret 2026, dengan aktivasi Coretax… Read More
Poin Penting KPPU akan membacakan putusan perkara dugaan kartel pinjol pada 26 Maret 2026, menandai… Read More