Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 (POJK 3/2024) tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Aturan ini salah satunya sebagai upaya untuk percepatan penyelenggaraan regulatory sandbox di OJK.
Pasalnya, aturan sebelumnya, yakni POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Hasan Fawzi mengatakan sejak pemberlakuan peraturan POJK13/2018, OJK telah menerima 458 proposal untuk menjadi peserta regulatory sandbox di OJK. Di mana 155 di antaranya sudah mendapatkan pernyataan diterima dan tercatat sebagai peserta.
Baca juga: OJK Beberkan Rencana Pembaharuan Regulatory Sandbox, Singgung 5 Elemen Inti
Lebih lanjut, pada saat sektor IKD (inovasi keuangan digital) mulai secara efektif beroperasi di OJK, yaitu Agustus 2023. Masih terdapat 108 peserta yang berada di sandbox OJK.
“Di antaranya bahkan ada yang lebih dari 4 tahun, karena keterbatasan ruang lingkup kewenangan OJK sebelumnya tidak bisa kemudian mengatur dan mengawasi sektor yang baru ini, tanpa dimiliki oleh sektor yang sudah lebih dulu ada pengembangannya,” kata Hasan dalam Media Briefing, Selasa 26 Maret 2024.
Untuk itu, OJK menetapkan program percepatan untuk evaluasi dan penetapan hasil sandbox di Maret 2024 dengan meluncurkan POJK3/2024. Sehingga saat ini tersisa 52 peserta lagi untuk mendapatkan pernyataan selesai dari masa uji sandbox dari OJK.
“Dari 52 ini pengurangannya tentu ada sebagian yang direkomendasikan artinya lulus dan diwajibkan nantinya berizin di OJK seperti cluster atau model bisnis inovatif,” katanya.
Baca juga: OJK-BI Punya Sandbox, Calon DK OJK Erwin Haryono Siap Manfaakan Teknologi Blockchain
Hasan menjelaskan, sebanyak 17 dari lembaga jasa keuangan credit scoring di sandbox OJK, sudah ada 10 yang dinyatakan mengantongi surat rekomendasi untuk memiliki izin usaha di OJK.
“Surat rekomendasi yang berlaku 6 bulan kedepan sebelum diwajibkan untuk mendaftar atau berizin usaha di OJK, yang lainnya tentu ada yang direkomedasikan tapi tanpa memerlukan perizinan baru di OJK juga ada, dan sebagian lainnya ada yang tidak direkomendasikan sehingga ang bersangkutan harus menghentikan kegiatan usahanya,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Pesawat ATR 42-500 ditemukan di puncak Bukit Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dalam… Read More
Poin Penting Sistem rujukan JKN bukan hambatan, melainkan mekanisme untuk memastikan peserta mendapat layanan medis… Read More
Poin Penting AAJI resmi membuka pencalonan Ketua Dewan Pengurus periode 2026-2028, yang akan diputuskan melalui… Read More
Poin Penting AAJI menunjuk dua Plt Ketua, yakni Albertus Wiroyo dan Handojo G. Kusuma, usai… Read More
Poin Penting Dana riset nasional naik menjadi Rp12 triliun, setelah Presiden Prabowo menambah anggaran sebesar… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,47 persen ke level 9.075,40 dan seluruh indeks domestik berakhir… Read More