Sinergi Trisula Bank Daerah Amankan Sektor Kesehatan dan Pangan di DKI

Oleh : Babay Parid Wazdi

Jakarta – Trisula merupakan salah satu  senjata pusaka para raja Kediri, Majapahit, Pajajaran dan raja-raja Nusantara lainnya. Senjata pusaka adalah senjata yang diandalkan oleh para raja. Dalam konteks kekinian tentu saja pusaka itu bukanlah sebuah tombak atau keris bermata tiga, namun merupakan strategi yang harus ditempuh dengan sinergi dan kolaborasi dari berbagai unsur. Tulisan singkat ini akan membahas strategi kolborasi perbankan,  BUMD Pangan dan RSUD untuk bersama-sama mengatasi masalah di masa pandemik.

Ada tiga sektor utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam melawan wabah corona agar kesehatan masyarakat membaik dan perekonomian cepat pulih. Ketiga sektor tersebut yakni sektor kesehatan (RSUD), sektor pangan (BUMD Pangan) dan Sektor Perbankan (BPD). Sektor kesehatan tentu saja menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat baik yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung. Sektor pangan, masyarakat yang mobilitasnya terbatas dan kegiatan ekonominya lebih sempit tetap membutuhkan ketersediaan pangan yang memadai agar tetap sehat dan tangguh melawan wabah.

Sektor kesehatan dan sektor pangan tentu saja akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh cash flow perusahaan yang lancar. Cash flow merupakan jantung dan darah bagi kesehatan perusahaan atau institusi. Tanpa cash flow yang baik perusahaan atau institusi pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai mana halnya manusia tanpa darah dan jantung yang sehat. Sektor perbankan sebagai penyedia cash flow harus dapat memastikan bahwa sektor kesehatan dan sektor pangan tidak mengalami anemia karena kekurangan cash flow untuk membeli Stock dan obat-obatan.

Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Merangkap Direktur Keuangan Babay Parid Wazdi mengatakan, konsistensi dukungan pendanaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada sektor ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan di DKI yang selama ini dilakukan merupakan perwujudan dari Visi Bank yang Senantiasa Menjaga Keseimbangan antara Keuntungan dan Pembangunan. Melalui komitmen sebagai agent of development yang selama ini telah dilakukan, BPD berharap dapat terus memberikan dukungan finansial baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam rangka menjaga  pelayanan fasilitas ketahanan pangan dan kesehatan selama masa pandemi covid-19.

“Berbicara mengenai sektor kesehatan di DKI, saat ini Pemprov DKI memiliki 6 RSUD, 24 RSUK dan 400 puskesmas. Sebagian besar pasien yang dilayani rumah sakit dan puskesmas tersebut menggunakan fasilitas BPJS. Salah satu kendala yang dihadapi rumah sakit adalah ketersediaan cash flow karena piutang yang relatif panjang. Dapat dibayangkan bagaimana buruknya pelayanan rumah sakit jika mereka tidak memiliki dana untuk pembelian obat-obatan, APD, alkes dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya, cash flow di masa pandemik ini sangat penting. Untuk itu pemerintah hadir dengan membuat regulasi pinjaman bagi RSUD dan RSUK sedangkan Bank Pembangunan Daerah mendukung melalui pinjaman modal Kerja dan Supply Chain Financing kepada sektor kesehatan sehingga ketersediaan cash flow sector kesehatan menjadi baik. Trisula kolaborasi (pemerintah, RSUD dan Bank Pembangunan Daerah) ini mampu meningkatkan layanan kesehatan di DKI kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Ia mengatakan, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa, tanpa memiliki fasilitas persawahan sebagai penyedia kebutuhan makanan pokok, tidak memiliki industri peternakan untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur, tidak memiliki perkebunan sayur dan fasilitas pangan lainnya. Namun demikian ketersediaan pangan tetaplah sangat penting apalagi di era pandemik. Harga pangan harus tetap stabil dan terjangkau oleh seluruh masyarakat DKI.

“Untuk itu pemerintah mesti hadir,  BUMD Pangan dan Bank Pembangunan Daerah mesti berkolaborasi dan bersinergi bahu-membahu menjadi satu kesatuan seperti tiga mata tombak trisula mengamankan rakyat. Kolaborasi dengan tujuan yang sama melayani seluruh masyarakat DKI,” ucapnya.

Kolaborasi Pemerintah, BUMD Pangan, dan Bank Pembangunan Daerah, kata dia, memiliki peran krusial dalam menjaga ketersediaan stok pangan guna menjaga inflasi di DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selain sebagai kuasa anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk sektor pangan, memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai sumber data untuk informasi masyarakat yang miskin dan rawan miskin yang memerlukan bantuan sosial pangan sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan sebagaimana fungsi yang telah disebutkan di atas, BUMD Pangan DKI Jakarta harus melakukan pembelian stok pangan dari supplier dan harus memiliki kontrol atas stok sehingga inflasi di DKI Jakarta dapat terus terjaga.

Pemenuhan stok yang dilakukan BUMD Pangan DKI Jakarta tentunya memiliki kaitan dengan kemampuan modal kerja perusahaan karena untuk mendapatkan posisi tawar yang baik di mata supplier pembayaran harus dilakukan secara cepat dan apabila  diperlukan pembayaran dilakukan dimuka. Kebutuhan modal kerja BUMD pangan itulah yang selama ini telah didukung oleh Bank Pembangunan Daerah sebagai satu-satunya Bank yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia menilai, Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Supply Chain Financing merupakan bentuk nyata dukungan Bank Pembangunan Daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta. Sinergi antar BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta terjalin semakin solid dengan pemberian tambahan kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya diprioritaskan untuk pembelian bahan baku paket bantuan sosial yang akan didistribusikan kepada masyarakat miskin dan rawan miskin di DKI Jakarta.

Sampai dengan bulan Mei 2020 pemberian fasilitas kredit Bank Pembangunan Daerah kepada BUMD pangan DKI Jakarta telah mencapai +/- Rp1 triliun, sehingga DKI selalu memiliki cadangan pangan yang tranparan, terukur dan aman untuk 6 bulan ke depan.

“Melalui kolaborasi dan sinergi yang diprakarsai oleh Pemprov DKI melalui sektor pangan, sektor kesehatan dan sektor perbankan maka pelayanan kesehatan di DKI tetap yang terdepan dan prima, ketersediaan pangan tetap terjaga, stabil dan terjangkau. DKI menjadi maju kotanya bahagia warganya. Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini terbuka untuk dapat diimplementasikan di daerah lainnya. Semoga Indonesia cepat pulih secara kesehatan masyarakat dan secara ekonomi,” tutupnya. (*)

Penulis adalah Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah, merangkap Direktur Keuangan Bank DKI