Ilustrasi: Serangan Ransomware. Foto: Istimewa.
Jakarta – Serangan ransomware kembali menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, usai pusat data nasional (PDN) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diretas pada pertengahan Juni lalu.
Menurut Yeo Siang Tiong, General Manager for Southeast Asia Kaspersky, peristiwa peretasan menggunakan ransomware cukup sering terjadi karena bisa dengan mudah membawa peretas memperoleh uang yang mereka inginkan.
“Ransomware adalah salah satu ancaman siber terpopuler yang kini dihadapi dunia siber, karena ancaman ini memiliki model monetisasi yang jelas. Sangat mudah untuk mengimplementasikan malware tersebut,” kata Yeo dalam keterangan tertulisnya kepada Infobank, dikutip Jumat, 12 Juli 2024.
Baca juga: Jadi Incaran Hacker, Bagaimana Level Keamanan Siber Perbankan Tanah Air?
Lebih lanjut, penelitian yang Kaspersky laksanakan pada 2022 lalu, menunjukkan 3 dari 5 korporasi di wilayah Asia-Pasifik menjadi sasaran ransomware. Bahkan, setengah dari perusahaan-perusahaan ini pernah ditargetkan lebih dari sekali.
Parahnya, tingkat kewaspadaan terhadap ransomware masih belum tinggi. Yeo mengatakan, hanya 5 persen bos besar yang mengaku mempunyai tim teknologi informasi (TI), baik dari internal atau eksternal, yang siap tanggap menangani ransomware. Sementara sisanya mengaku belum memiliki tim tersebut.
“Bahkan beberapa eksekutif menganggap ransomware terlalu dilebih-lebihkan oleh media. Tim keamanan kewalahan dan kekurangan tenaga ahli untuk mendeteksi dan merespons ransomware,” tambah Yeo.
Untuk itu, Yeo menjelaskan beberapa langkah yang diharapkan bisa meminimalisir serangan ransomware terhadap perusahaan, organisasi, maupun instansi macam pemerintah. Langkah awal bisa dimulai dengan menggunakan teknologi yang mampu mencegah ransomware, mengingat masih banyak yang belum memahami pentingnya hal ini.
“Penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan teknologi keamanan siber yang memberikan efektivitas anti-ransomware mutlak dalam pengujian pihak ketiga. Karena tidak semua solusi keamanan siber diciptakan sama,” tuturnya.
Baca juga: OJK Beberkan Sejumlah Tantangan Bank dalam Pengelolaan Risiko Siber
Lebih lanjut, pertukaran intelijen antara institusi publik dan swasta, pengembangan undang-undang yang relevan, dan kolaborasi erat dalam keamanan siber dapat meningkatkan pertahanan siber suatu negara secara signifikan. Yeo juga mengingatkan agar mereka mulai menerapkan hal-hal berikut di ranah maya:
“Menetapkan rutinitas seputar kebersihan dunia maya akan membantu mencegah penjahat siber menyebabkan pelanggaran keamanan atau mencuri informasi pribadi,” tutup Yeo. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More