Keuangan

Simak! Ini Poin-Poin Penting POJK Nomor 22 Tahun 2023

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Deputi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sardjito menekankan bahwa peraturan ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas industri.

Lebih lanjut, dia menjelaskan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini tidak bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia. Artinya, peraturan ini diterapkan secara sejalan dengan kerangka hukum yang sudah ada. Hal ini menunjukkan komitmen OJK untuk mengembangkan perlindungan konsumen tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada.

“Kedua, pengaturan mengenai penagihan pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 memiliki tujuan bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan juga konsumen,” tuturnya dalam acara Seminar Nasional Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Jakarta, Selasa (30/01).

Baca juga: Catat Nih! Aturan Terbaru OJK Terkait Penagihan Kredit, Mulai Waktu Maksimal Menagih Hingga Larangan Pengancaman

Bagi PUJK, aturan baru ini memberikan pedoman dalam melakukan penagihan. Pada prinsipnya, PUJK wajib memastikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain itu, PUJK didorong untuk lebih hati-hati atau selektif dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, salah satunya melalui itikad baik dari konsumen.

Sementara bagi konsumen, aturan baru ini memberikan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

“Intinya OJK strike the right balance antara kepentingan konsumen dan masyarakat dengan stabilitas industri,” tegas Sardjito.

Meski demikian, dia kembali menekankan bahwa perlindungan konsumen ini tidak berlaku untuk konsumen yang nakal (naughty consumer). Hal ini sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023, di antaranya Pasal 6 yang mengatur bahwa PUJK berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Baca juga: Duh! POJK Perlindungan Konsumen Bisa Bikin Kredit Macet Multifinance Naik

“Kemudian, dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c diatur juga bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam penggunaan produk atau layanan,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 diatur bahwa dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh konsumen, maka PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul.

“Terakhir, apabila objek dialihkan, digadaikan atau disewakan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur, maka dapat diproses pidana agar menimbulkan efek jera,” pungkas Sardjito. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Recent Posts

PP Hapus Tagih Diteken Presiden Prabowo, Jumlahnya Capai Rp8,7 Triliun

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang… Read More

2 hours ago

AXA Mandiri Meluncurkan Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera

Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More

9 hours ago

Bank NTT dan Bank Jatim Resmi Jalin Kerja Sama Pembentukan KUB

Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More

10 hours ago

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

11 hours ago

Dukung Literasi EBT, PHE ONWJ Ajak Pelajar Cirebon Kenali Energi Surya

Jakarta - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terus berkomitmen mendukung pengembangan Energi Baru… Read More

11 hours ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

13 hours ago