Jakarta–Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Sigit Pramono mengaku, akan membantu untuk mempercepat proses konsolidasi perbankan BUMN. Hal ini menjadi salah satu prioritas program Sigit Pramono jika terpilih atau lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Menurutnya, dengan kondisi pasar Indonesia saat ini ditambah dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia membutuhkan satu bank yang memiliki kemampuan untuk bersaing di ranah regional. Di mana saat ini, perbankan nasional terbesar hanya mampu menduduki peringkat 10 dan 11 di Asean.
Dia menilai, dari negara-negara Asean, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand justru menjadi negara yang perbankannya memiliki peringkat 10 besar di Asean. Sedangkan Indonesia sendiri diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Mandiri di peringkat 10 dan 11 di negara-negara Asean.
“Padahal kita ingin bangun infrastruktur yang butuh kredit perbankan yang besar. Alhasil banyak infrastruktur yang dibiayai bank asing. Tantangannya adalah perbesar bank kita dengan konsolidasi perbankan,” ujar Sigit di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Juni 20w7.
Oleh sebab itu, kata dia, jika dirinya terpilih menjadi pimpinan OJK, Sigit mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan berbagai instansi terkait lainnya dalam mempercepat pembentukan holding BUMN perbankan. Bahkan dirinya mengusulkan konsolidasi perbankan jika dimungkinkan tidak melalui konsep holding, melainkan dengan konsep merger. ”Saya pribadi, saya lebih memilih langsung merger darpipada holding,” ucapnya.
Jika hal itu tidak dimungkinkan, Sigit mengusulkan untuk menyatukan lini bisnis yang selama ini dilakukan di masing-masing perbankan. Contohnya, selama ini bank-bank BUMN menggarap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, akan lebih efisien jika sektor itu digabung ke BRI yang selama ini fokus pada UMKM. (*)
Editor: Paulus Yoga
Oleh Wilson Arafat, Bankir senior, Spesialisasi di bidang GRC, ESG, dan Manajemen Transformasi MEMASUKI 2026,… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More