Jakarta – Pemerintah terus mendorong untuk memperkuat dan memberdayakan UMKM yang mayoritas didominasi oleh perempuan. Sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia adalah bagian dari perekonomian yang berpengaruh dalam menentukan penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Oleh karena itu, peranan pemerintah di dalam memperkuat UMKM di Indonesia itu dilakukan melalui berbagai instrumen. Salah satunya dengan menyiapkan APBN yang cukup besar dan pembebasan pajak pada sektor UMKM.
“Belanja negara tahun ini untuk yang pusat saja mencapai lebih dari Rp900 triliun dan di daerah hampir Rp800 triliun. Itu semuanya berpotensi untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan procurement untuk usaha kecil menengah, sesudah dikurangi pembayaran gaji,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, Kamis, 11 Agustus 2022.
Menkeu juga mengatakan, melalui Kementerian Koperasi atau Lembaga, sesuai dengan arahan Presiden harus memperhatikan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk membelanjakan anggaran dari APBN terutama di sektor UMKM.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan pajak kepada UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,5 miliar. Kemudian, untuk pemberdayaan UMKM yang akan melakukan ekspor ke luar negeri, pajak dan bea cukai tidak hanya memungut penerimaan negara, tetapi juga memberikan literasi dan pemahaman dalam mengelola keuangan.
“Negara hadir untuk memperkuat dan mengempower UMKM, dan sekaligus karena mayoritas adalah perempuan kita juga memberikan pemberdayaan,” pungkasnya. (*) Irawati
Poin Penting Penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp116,2 triliun, tumbuh 30,8 persen yoy,… Read More
Poin Penting Mochamad Andy Arslan Djunaid resmi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Asuransi… Read More
Poin Penting Ekonomi RI 2025 diproyeksi tumbuh 5,07 persen yoy, lebih tinggi dari realisasi 2024… Read More
Poin Penting Sepanjang 2025, Bank Mandiri merealisasikan 1.174 program TJSL di 12 wilayah Indonesia sebagai… Read More
Poin Penting Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat membentuk panja untuk membahas revisi UU… Read More
Poin Penting OJK dan BEI perkuat sinergi penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal, termasuk… Read More