Siapa Saja Calon Komite BPH Migas 2025-2029 Usulan Prabowo? Ini Daftarnya

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029 untuk dibahas di Komisi XII DPR RI.

Diketahui, pemilihan dan penetapan calon tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 9 September 2025 mendatang.

Adapun berikut nama-nama calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2025-2029 usulan Presiden Prabowo:

1. Abdul Halim
2. Alimuddin Baso
3. Arief Nurzaman
4. Arief Wardono
5. Bambang Hermanto
6. Bambang Utoro
7. Baskara Agung Wibawa
8. Dwi Anggoro Ismukurnianto
9. Eman Salman Arief
10. Erika Retnowati
11. Fathul Nugroho
12. Harya Adityawarman
13. Hasbi Anshory
14. Mustafid Gunawan
15. Sahat Purba
16. Senda Hurmuzan Kanam
17. Sutrisno
18. Wahyudi Anas

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dalam proses pemilihan dan penetapan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029.

Ia menegaskan, mekanisme pemilihan ini dijalankan dengan mengedepankan asas keterbukaan dan transparansi publik sebagaimana mandat konstitusi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan memperkuat legitimasi calon yang nantinya dipercaya mengemban tugas di BPH Migas.

“Komisi XII DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, baik berupa tanggapan, aspirasi, maupun catatan terhadap nama-nama calon yang sudah disampaikan Presiden RI. Semua proses ini harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bambang dinukil laman dpr.go.id, Selasa, 2 September 2025.

Baca juga: Investasi Migas Terkendala Aturan Hukum, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

Ia menjelaskan, proses ini merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-41/Pres/07/2025 tentang Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025–2029. 

Surat tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 25 Agustus 2025, yang menugaskan Komisi XII DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan untuk memproses lebih lanjut daftar nama calon.