Jakarta – Rencana Kementerian BUMN mengarahkan Perum Produksi Film Negara atau PFN sebagai lembaga keuangan perfilman atau film financing yang akan mendanai produksi film-film Indonesia semakin matang.
Salah satu strategi yang disiapkan PFN untuk menarik investor di industri film di antaranya dengan membuat skema yang lebih kreatif sekaligus membangun ekosistem industri perfiliman.
Staff ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) sekaligus Ketua Dewan pengawas produksi Film Negara (PFN) Fadjar Hutomo mengatakan, PFN tengah berencana berencana untuk kerjasama dengan BUMN lain salah satunya Telkom. PFN tergabung dengan Telkom di kluster teknologi media dan komunikasi (TMT).
“Diharapkan Telkom group bisa jadi off taker dari rantai pasok perfilman. Kanal-kanal yang dimiliki Telkom Group itu bisa menjadi ruang exhibithion, ruang juga, kita yang kemudian akan mengagregasi rumah rumah produksinya,” ujar Fadjar kepada Infobank di sela-sela talkshow dan private launch by Fundex Priority Club, Rabu 30 Maret 2022.
Fadjar juga mengatakan, dalam mendukung pendanaan di industri perfiliman, pada tahap awal PFN akan berperan sebagai agregator yang mempertemukan para pelaku industri film dengan investor. Saat ini PFN telah bekerja sama dengan salah satu platform Securities Crowdfunding (SCF) Fundex.
“Direktur Utama (PFN) juga sudah ketemu dengan CEO nya Fundex untuk menjajaki kerjasama itu. Di satu sisi, buat Fundex sendiri akan lebih menguntungkan jika aspek kelayakannya lengkap,” ungkap Fadjar.
Namun transformasi PFN menjadi lembaga pembiayaan tidak lepas dari berbagai tantangan. Sebagai lembaga pembiayaan, PFN memiliki bisnis model yang berbeda karena itu, sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus yang harus disiapkan. “Berarti kita juga perlu SDM yang punya mindset investment management risiko,” ucap Fadjar.
Seperti diketahui, pada Agustus tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno sepakat untuk mengubah BUMN PFN menjadi lembaga pembiayaan film bagi sineas serta industri film nasional. (*) Dicky F Maulana
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More