Jakarta – Perusahaan menara telekomunikasi Grup Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel siap melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Mengutip dari prospektus yang dirilis perusahaan, Mitratel berencana menawarkan sebanyak 25,54 miliar saham kepada publik.
Adapun harga yang ditawarkan berada pada kisaran Rp775 – Rp975 per lembar sahamnya. Artinya, perusahaan akan memperoleh dana segar senilai Rp19,79 triliun hingga Rp 24,90 triliun dari penawaran umum ini.
Sebelumnya, 99,99% saham Mitratel dimiliki oleh induk usaha, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Angka 25,54 miliar saham yang dilepas setara dengan 29,85% dari seluruh modal ditempatkan oleh Telkom ke Mitratel.
Nantinya, susunan pemegang saham Mitratel akan berubah pasca IPO. PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) akan memiliki 70,15% atau 60,02 miliar saham, PT Metra Digital Investama memiliki 1 saham, dan publik memiliki 29,85% atau 25,54 miliar saham.
PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas kali ini bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun, penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Berikut adalah jadwal-jadwal penting mengenai rencana IPO Mitratel:
1. Masa penawaran awal : 26 Oktober – 4 November 2021
2. Prakiraan tanggal efektif dari OJK : 12 November 2021
3. Prakiraan masa penawaran umum : 16 – 18 November 2021
4. Prakiraan tanggal penjatahan : 18 November 2021
5. Prakiraan tanggal distribusi saham : 19 November 2021
6. Prakiraan tanggal pencatatan efek di BEI : 22 November 2021
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More