Setahun Jokowi-JK, Pelaku Pasar Minta Rupiah Stabil

Jakarta–Kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari ini, 20 Oktober 2015 telah genap satu tahun. Selama periode tersebut, banyak hal-hal terjadi baik dari sisi kondisi ekonomi, politik dan lain-lain.

Setahun Jokowi-JK memimpin banyak mengalami cobaan, bagaimana tidak, belum lama dilantik Jokowi-JK sudah dihadapkan dengan kondisi politik dalam negri yang rumit. Dimana partai pendukung pemerintah kalah jumlah dengan partai oposisi di parlemen.

Hal ini membuat ruang gerak pemerintah sedikit terhambat dalam mendorong roda pemerintahan.

Tidak sampai disitu, dari sisi ekonomi, pemerintah juga dibuat pusing dengan munculnya pelambatan ekonomi global. Kondisi tersebut menyeret perekonomian dalam negeri pun ikut terpuruk. Alhasil beberapa industri mulai goyang, termasuk industri pasar modal.

Seperti diketahui, indikator pasar modal diukur dari laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Belakangan, posisi IHSG pernah terpuruk ke level 4.100-an. Anjloknya IHSG sejalan dengan nilai tukar rupiah yang juga sempat melemah hingga level Rp14.800-an/ USD.

Pemerintah sendiri sejauh ini sudah putar otak dengan mengeluarkan empat paket kebijakan secara bertahap. Paket ini untuk mendorong roda perekonomian dalam negri terus meningkat.

Bagaimana hasilnya? apakah selama setahun ini pemerintahan Jokowi-JK sudah termasuk berhasil?

Pelaku pasar modal, Alex Marco saat dimintai tanggapannya soal satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK, mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini.

Ia menganggap pemerintah sudah harus bergerak cepat dalam mendongkrak ekonomi. Paling tidak nilai tukar rupiah juga harus jelas dijaga pada level tertentu, misalnya Rp13.500 atau dibawahnya.

“Saat ini apa-apa melemah, IHSG melemah, rupiah melemah,” kata Alex kepada Infobank, Selasa, 20 Oktober 2015.

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Isakayoga masih optimis dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Selama satu tahun ini pemerintahan Jokowi-JK dinilainya sudah cukup bagus, salah satunya dalam medorong pembangunan sektor infrastruktur. Program-progam pembangunaan pun sudah mulai berjalan seperti Tol Sumatera yang pernah mangkrak, tol laut dan lain-lain.

Ke depan ia berharap pembangunan infrastruktur bisa terus berjalan dan tidak hanya fisik, melainkan menyeluruh dalam menjaga bahan baku di semua sektor.

Selain itu lembaga-lembaga pemerintahan seperti BI dan Kementerian Keuangan diharapkan bisa lebih meningkatkan koordinasi, terutama dalam menjaga nilai tukar Rupiah.

“Karena dalam perjalanannya saja selama satu tahun ini ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak seperti kondisi alam, yaitu El Nino dan belum lagi gejolak ekonomi global,” jelasnya.

Sekedar informasi, selama kepemimpinan Jokowi-JK sendiri, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak dibawah 5%, dimana triwulan I 2015, 4,71% dan triwulan II 2015, 4,67%.

Direktur Institute National Development and Finacial (INDEF), Enny Srihartati menilai secara natural pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya berada di atas 5%. Hal ini ditopang sumberdaya manusia dan sumber daya alam Indonesia yang sangat mumpuni.

Artinya kata Enny, dengan resourch SDA dan SDM yang tidak terganggu dengan adanya kebijakan pemerintah, ataupun sekalipun ada persoalan eksternal, seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih masih bisa tumbuh 5%.

“Di tahun sebelumnya itu, 5% merupakan angka pertumbuhan yang natural,” kata Enny beberapa waktu lalu. (*) Dwitya Putra