Jakarta – Ratusan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB) berdemo di depan Kementerian BUMN, Jakarta. Mereka menuntut Menteri BUMN Rini Soemarno mengganti jajaran direksi PT Pos Indonesia.
SPPI-KB mengutarakan, pergantian direksi menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kondisi PT Pos Indonesia yang tertekan.
“Ganti, ganti, ganti direksi. Ganti direksi sekarang juga,” teriak pendemo di depan gerbang Kementerian BUMN, Rabu, 6 Februari 2019.
Karyawan PT Pos Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja jajaran direksi perseroan. Keterlambatan pembayaran gaji hingga uang lembur yang tidak dibayarkan menjadi salah satu alasan. Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan yang jelas juga dipersoalkan.
“Jajaran direksi yang ada sekarang juga tidak bisa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Sudah tiga tahun ini, hak-hak kita mulai dikurangi, sering terlambat, biaya lembur kita tidak dibayar. Kita lihat perkembangannya, tata kelola ini semakin tidak baik. Ini dibuktikan dengan terlambatnya gaji karyawan bulan kemarin,” kata Sekretaris Jendral SPPI-KB Hendri Joni.
Dia menambahkan, demonstrasi ini juga merupakan bentuk kecintaan mereka kepada PT Pos Indonesia. Saat ini kondisi Pos Indonesia mengkhawatirkan. Kinerja operasional dan keuangannya mengalami tren penurunan sejak 2016.
Maka itu, massa menuntut pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian BUMN, untuk merombak para pimpinan direksi agar kinerja PT Pos Indonesia bisa membaik.
Usai perwakilan massa diterima Kementerian BUMN, massa belum puas. Massa pun melanjutkan aksinya ke Istana Negara.(Ari A)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More