Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Foto: Istimewa)
Jakarta – Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti konsumsi pemerintah yang masih kurang maksimal di tiga bulan pertama di 2022. Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF menyebut konsumsi pemerintah yang “seret” di awal tahun ini kerap menumpuk di Triwulan IV atau pada akhir tahun.
“Terkait anggaran, pemerintah masih kurang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Triwulan I ini. Kita harus mendorong kualitas belanja pemerintah. Jangan sampai terus menerus menumpuk di akhir tahun. Konsumsi Pemerintah pada Triwulan IV biasanya paling tinggi,” ujar Eko pada paparannya, Rabu, 11 Mei 2022.
Ia menyatakan, realisasi pendapatan negara per 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp501 triliun, naik dari Triwulan I tahun sebelumnya sebesar Rp379,4 triliun. Sebaliknya, belanja negara malah cenderung mengalami penurunan menjadi senilai Rp490,6 triliun. Kurangnya konsumsi pemerintah ini dinilai seharusnya bisa ditingkatkan.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (9/11) lalu melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01%. Dari pertumbuhan tersebut, konsumsi pemerintah menjadi kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling kecil diantara lainnya.
“Kita ingatkan pada pemerintah, semakin belanja tersebar ke triwulan-triwulan awal, maka impact ekonominya akan jauh lebih besar. Ini adalah kewajiban dari pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Eko.
Selain peningkatan konsumsi, INDEF juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlena pada peningkatan kinerja ekspor yang didorong oleh meningkatnya harga komoditas global. Eko mengungkapkan tren komoditas booming tidak akan bertahan lama.
Pemerintah perlu bersiap dengan industrialisasi produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi, seperti high tech, atau yang berbasis agro industri. Tujuannya supaya pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More