Serapan Lambat, Kemenkeu Awasi Ketat Penggunaan Anggaran BGN-Kementan

Poin Penting

• Kemenkeu mencatat serapan belanja K/L baru 62,8% hingga akhir September 2025 dari total outlook APBN Rp1.275,6 triliun.
• BGN, Kemen PU, dan Kementan jadi sorotan karena realisasi anggaran masing-masing masih di bawah 50%, dengan BGN paling rendah hanya 16,9%.
• Pemerintah dorong percepatan belanja kuartal IV guna menjaga pertumbuhan ekonomi, namun tetap menekankan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya serapan anggaran dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) hingga kuartal III 2025.

Per 30 September 2025, realisasi belanja K/L tercatat mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari total outlook APBN sebesar Rp1.275,6 triliun.

“Beberapa K/L dengan anggaran besar tetapi kami note penyerapannya masih di bawah 50 persen yaitu BGN, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam APBN KiTa, Selasa, 14 Oktober 2025.

Baca juga: Kemenkeu Dorong K/L Percepat Belanja, Realisasi APBN Masih 59,7 Persen

Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat memiliki serapan anggaran paling rendah di antara seluruh K/L, yakni baru mencapai Rp19,7 triliun atau16,9 persen dari total pagu APBN sebesar Rp116,6 triliun.

Rendahnya penyerapan anggaran ini menjadi perhatian, sebab BGN memiliki program strategis untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kemudian, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari outlook APBN Rp85,7 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat realisasi Rp9 triliun atau 32,8 persen dari alokasi Rp27,3 triliun.

Dorongan Pemerintah untuk Akselerasi Belanja Kuartal IV

Suahasil menyatakan pemerintah akan mendorong seluruh K/L mempercepat pelaksanaan kegiatan pada kuartal IV guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Kita memerlukan belanja di kuartal IV 2025 tetapi kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap K/L,” kata Suahasil.

Baca juga: Purbaya Bakal Pantau Penyerapan Anggaran MBG hingga Akhir Oktober 2025

Pemerintah, lanjut Suahasil, menekankan pentingnya akselerasi proyek dan pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran berjalan optimal.

Selain itu, K/L juga diminta memperkuat monitoring penggunaan dana dan mempercepat pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal.

“Belanja K/L tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, efisiensi dan akuntabilitas harus terus dijaga,” pungkasnya.

Kemenkeu, MA, dan Kemenag Catat Serapan Tertinggi

Hingga akhir September, beberapa K/L mencatat serapan anggaran cukup tinggi. Kementerian Keuangan mencatat Rp63,1 triliun atau 88,3 persen, Mahkamah Agung Rp9,5 triliun atau 76,5 persen, dan Kementerian Agama Rp52,5 triliun atau 75,2 persen.

Kementerian Sosial merealisasikan Rp59 triliun atau 74,2 persen, Polri Rp103 triliun atau 74,3 persen, dan Kementerian Kesehatan Rp62,8 triliun atau 73 persen.

Baca juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Celios Usul Alihkan ke BST dan BSU

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyerap Rp167,1 triliun atau 67,5 persen, Kemendiktisaintek Rp36,8 triliun atau 69,4 persen, dan Kemendikdasmen Rp31,4 triliun atau 66,8 persen.

Adapun Kementerian Perhubungan mencatat realisasi Rp13,6 triliun atau 58,8 persen, Kejaksaan RI Rp13,4 triliun atau 55,8 persen, serta Kemen Imigrasi dan Paspor Rp9,8 triliun atau 65 persen.

Pemerintah menargetkan sisa anggaran sekitar Rp474,7 triliun dapat terserap optimal sebelum akhir tahun anggaran 2025. (*)

Editor: Yulian Saputra