Serapan KUR UMKM Pecah Rekor, DPR Apresiasi Pemerintah dan Bank Himbara

Poin Penting

• Penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp203,5 triliun atau 67,6 persen dari target, dengan lebih dari 60 persen dana terserap di sektor produksi UMKM
• Keberhasilan ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian UMKM, bank-bank Himbara, dan bank swasta
• Transformasi digital melalui super aplikasi SAPA UMKM dan penyaluran KUR yang efektif menjadi kunci penguatan kapasitas usaha.

Jakarta — DPR mengapresiasi capaian penyaluran KUR tahun 2025 yang mencatatkan rekor baru dengan serapan lebih dari 60 persen ke sektor produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10).

Keberhasilan tersebut, menurut Lamhot, karena sinergi yang kuat di tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo, seperti sinergi Kementerian UMKM dan bank-bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BSI dan BTN), serta sejumlah bank swasta.

“Itu menjadi faktor utama keberhasilan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap sektor riil,” ujarnya.

Penyaluran KUR tahun 2025, kata dia, bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas karena lebih dari 60 persen dana terserap ke UMKM sektor produktif. Ini sejarah baru.

Baca juga: BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI

Dari total alokasi KUR yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp300 triliun, hingga triwulan III tahun ini, total penyaluran KUR yang sudah terserap mencapai Rp203,5 triliun, kepada sekitar 3,45 juta debitur, atau 67,6 persen dari target tahunan.

Artinya dari jumlah tersebut Rp123,1 triliun atau 60,05 persen telah tersalurkan ke sektor produksi yang meliputi pegiat usaha pengolahan, pertanian, dan perikanan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54 persen.

Lamhot menilai, keberhasilan ini juga mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo melalui instrumen pemerintahnya yang semakin berpihak pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui sektor UMKM produktif.

Data Kementerian UMKM menunjukkan, dari total penyaluran, KUR mikro masih mendominasi dengan Rp138,22 triliun kepada lebih dari 3,15 juta debitur, sementara KUR kecil mencapai Rp64,9 triliun kepada sekitar 264 ribu debitur.

Kata Lamhot, peningkatan serapan di sektor industri turut mendorong kontribusi UMKM terhadap PDB nasional. Saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

Dijelaskan Lamhot, kontribusi sebesar itu menjadi makin bermakna bila dilihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional 2025, yang menunjukkan pemulihan dan akselerasi. Karena sebagaimana diketahui, pada tri­wulan II 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy), melampaui ekspektasi pasar.

“Ini menandai salah satu periode pertumbuhan paling kuat sejauh ini di tahun berjalan,” imbuh Lamhot.

Lamhot juga memberikan apresiasi kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dinilai berhasil mengorkestrasi berbagai program penguatan ekosistem usaha kecil, termasuk gelaran festival UMKM di 18 provinsi.

Baca juga: Bank Raya Fokus Garap UMKM F&B dan Ritel Lewat Saku Bisnis

“Ajang tersebut disebut berhasil mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, lembaga sertifikasi, dan platform digital,” tambahnya.

Lamhot juga menyoroti inisiatif transformasi digital UMKM melalui SAPA UMKM, super aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian UMKM untuk mendukung digitalisasi sektor usaha. Platform ini ditargetkan menjangkau hingga 40 juta pelaku usaha dalam dua tahun ke depan.

Menurutnya, integrasi antara penyaluran KUR dan digitalisasi UMKM merupakan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Modal kerja yang difasilitasi melalui KUR akan memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi memperluas akses pasar dan efisiensi bisnis. (*) DW