Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Dirjen SEF Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. (Foto: Yulian Saputra)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan perkembangan realisasi penyerapan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dari lima bank penerima, Bank Mandiri tercatat memiliki tingkat penyerapan tertinggi, sedangkan BTN menjadi yang terendah.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut cukup menggembirakan. Sebab, bukan hanya menambah likuiditas, tetapi juga memberi sumber dana yang lebih murah dibandingkan biaya dana (cost of fund) rata-rata bank.
Baca juga: Penempatan Dana Rp200 T ke Himbara, Dorong Perputaran Ekonomi
Febrio menyebut, bunga yang diberikan atas penempatan dana pemerintah tersebut setara dengan 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI), atau sekitar 3,8 persen saat ini.
“Itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita, sehingga ini perkembangannya cukup menarik,” kata Febrio, dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Baca juga: Bos BI Sambut Positif Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara
Berdasarkan data Kemenkeu, Bank Mandiri menjadi bank dengan realisasi penyerapan tertinggi mencapai 74 persen dari total penempatan Rp55 triliun. Disusul oleh BRI (62 persen), BSI (55 persen), BNI (50 persen), dan BTN (19 persen).
Adapun penyaluran dana Rp200 triliun pemerintah melalui Kemenkeu ke lima bank Himbara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.
“Jadi ini kita harapkan (penyerapannya) akan terus berlanjut, karena saya ulang ya, tadi bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah, sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan di sektor riil,” imbuh eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu.
Baca juga: Bank Mandiri Lapor Sudah Salurkan 63 Persen Dana Pemerintah ke Sektor Padat Karya dan UMKM
Lebih lanjut Febrio menilai, meskipun kebijakan ini tampak sederhana karena hanya memindahkan dana kas pemerintah, dampaknya terhadap pertumbuhan kredit diharapkan cukup signifikan.
“Nah ini kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju ke 10 (persen), sehingga itu akan cukup real nanti di kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit prestasi, dan sebagian akan langsung berdampak pada performa dari BDP kita di Q4,” bebernya.
“Itu yang kita harapkan, sehingga, kalau hitung-hitungan kami, Q4 itu bisa akan mencapai sekitar pertumbuhannya 5,5 persen,” pungkasnya.
Poin Penting IHSG menguat ke 8.655,97 dan sempat mencetak ATH baru di level 8.689, didorong… Read More
Poin Penting Konsumsi rumah tangga menguat jelang akhir 2025, didorong kenaikan penjualan ritel dan IKK… Read More
Poin Penting Kementerian PKP tengah memetakan kebutuhan hunian bagi korban banjir bandang di Sumatra melalui… Read More
Poin Penting Livin’ Fest 2025 resmi digelar di Denpasar pada 4-7 Desember 2025, menghadirkan 115… Read More
Poin Penting Rupiah berpotensi menguat didorong ekspektasi kuat pasar bahwa The Fed akan memangkas suku… Read More
Poin Penting Pertamina EP memperkuat praktik keberlanjutan dan transparansi, yang mengantarkan perusahaan meraih peringkat Bronze… Read More