Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Dirjen SEF Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. (Foto: Yulian Saputra)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan perkembangan realisasi penyerapan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dari lima bank penerima, Bank Mandiri tercatat memiliki tingkat penyerapan tertinggi, sedangkan BTN menjadi yang terendah.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut cukup menggembirakan. Sebab, bukan hanya menambah likuiditas, tetapi juga memberi sumber dana yang lebih murah dibandingkan biaya dana (cost of fund) rata-rata bank.
Baca juga: Penempatan Dana Rp200 T ke Himbara, Dorong Perputaran Ekonomi
Febrio menyebut, bunga yang diberikan atas penempatan dana pemerintah tersebut setara dengan 80 persen dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI), atau sekitar 3,8 persen saat ini.
“Itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita, sehingga ini perkembangannya cukup menarik,” kata Febrio, dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Baca juga: Bos BI Sambut Positif Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara
Berdasarkan data Kemenkeu, Bank Mandiri menjadi bank dengan realisasi penyerapan tertinggi mencapai 74 persen dari total penempatan Rp55 triliun. Disusul oleh BRI (62 persen), BSI (55 persen), BNI (50 persen), dan BTN (19 persen).
Adapun penyaluran dana Rp200 triliun pemerintah melalui Kemenkeu ke lima bank Himbara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.
“Jadi ini kita harapkan (penyerapannya) akan terus berlanjut, karena saya ulang ya, tadi bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah, sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan di sektor riil,” imbuh eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu.
Baca juga: Bank Mandiri Lapor Sudah Salurkan 63 Persen Dana Pemerintah ke Sektor Padat Karya dan UMKM
Lebih lanjut Febrio menilai, meskipun kebijakan ini tampak sederhana karena hanya memindahkan dana kas pemerintah, dampaknya terhadap pertumbuhan kredit diharapkan cukup signifikan.
“Nah ini kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju ke 10 (persen), sehingga itu akan cukup real nanti di kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit prestasi, dan sebagian akan langsung berdampak pada performa dari BDP kita di Q4,” bebernya.
“Itu yang kita harapkan, sehingga, kalau hitung-hitungan kami, Q4 itu bisa akan mencapai sekitar pertumbuhannya 5,5 persen,” pungkasnya.
Poin Penting BSDE membukukan prapenjualan Rp10,04 triliun pada 2025, tumbuh 3 persen yoy dan melampaui… Read More
Oleh Ignasius Jonan, Bankir Senior, Menteri Perhubungan 2014-2016, dan Menteri ESDM 2016-2019 TAHUN 2026 diawali… Read More
Poin Penting IHSG dibuka flat melemah di level 8.122,01 pada perdagangan Selasa (4/2), dengan nilai… Read More
Poin Penting Rupiah melemah tipis pada awal perdagangan Rabu (4/2/2026), dibuka di level Rp16.762 per… Read More
Poin Penting Harga emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian melanjutkan tren penurunan pada Rabu (4/2/2026),… Read More
Poin Penting IHSG diprediksi bergerak variatif cenderung menguat dengan area support 7.715–7.920 dan resistance 8.325–8.530,… Read More