Seperti India, Sistem Resi Gudang Bisa Dorong Pertanian Indonesia

INDIA berusaha terus menjaga sustainability pertumbuhan ekonominya. Dengan jumlah penduduk 1,28 miliar jiwa dan luas wilayah 3,2 juta kilometer persegi, sektor agrikultur menjadi motor penting pembangunan ekonominya terutama dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan. Sektor pertanian mampu menyumbang 16% terhadap PDB India.

Sektor pertanian di India tidak hanya digerakkan oleh para petani tapi berkembang menjadi sebuah industri yang menciptakan value chain dan ikut memberdayakan para petani. Salah satunya pergudangan di India yang berkembang dan menjadi sebuah industri dengan jumlah hampir 1.500 gudang. Salah satu perusahaan pengelola gudang di India adalah Star Agri, yang menyediakan one stop solution dan memiliki 800 buah gudang dengan infrastruktur modern serta kapasitas gudang lebih dari 1,6 juta ton.

StarAgri menyediakan  jasa pergudangan, collateral management, procurement, tes kualitas, pemrosesan untuk meningkatkan nilai tambah, hingga penjualan dan keuangan.  “StarAgri berusaha menjadi penyedia solusi di bidang agrobisnis dan menciptakan nilai kepada stakeholders seperti petani, bank dan pembeli,” ujar Vishal Pathak, Regional Head StarAgri, kepada Infobanknews.com di New Delhi (28/9).

Contoh lainnya adalah Central Warehousing Corporation (CWC) yang mengoperasikan 448 gudang dengan kapasitas 11,2 juta ton adalah penyedia jasa pergudangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan dukungan logistik kepada sektor pertanian.

Di Indonesia, sektor pertanian berjalan di tempat, bahkan sektor pertanian pangan ditinggalkan banyak petani karena tidak bisa menjanjikan kehidupan yang baik. Kepemilikan lahan pertanian kurang dari 0,4 ha per keluarga petani tidak memenuhi economic of scale untuk dikembangkan. Jumlah gudang hanya 120 buah dan para petani tergantung kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan dananya secara cepat.

Sistem Resi Gudang (SRG) sudah 15 tahun dikembangkan sejak lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2006 dan disempurnakan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2011 yang di dalamnya sudah menyebutkan adanya sistem penjaminan SRG. Namun fungsi gudang dan peranan SRG Indonesia termasuk belum optimal karena belum adanya penjaminan SRG.

Untuk itu pemerintah kini mendorong keterlibatan sistem penjaminan SRG agar perbankan bersedia memberikan kreditnya kepada para petani dengan jaminan komoditas yang disimpan di gudang dan risikonya diserap oleh perusahaan penjaminan. Karena lembaga penjaminan SRG belum ada, maka pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2016 menunjuk Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Diding S. Anwar, Direktur Utama Perum Jamkrindo, mengatakan Jamkrindo yang selama ini ditugaskan untuk membantu UMKM, sekarang siap untuk membantu para petani melalui penjaminan SRG. “Salah satu tugas Jamkrindo sebagai perusahaan BUMN adalah memberikan penjaminan untuk mendorong UMKM. Dan sekarang kami siap menjalankan tugas menjamin SRG untuk  membantu para petani,” ujar Diding kepada Infobanknews.com di New Delhi, India (29/9).

Menurutnya, India bisa menjadi contoh baik karena berhasil membangun sistem pertaniannya yang dikelola secara sinergis antara para petani, pengelola gudang, lembaga perbankan, lembaga penjaminan,  maupun pihak otoritas seperti Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) serta self regulatory authority seperti National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX).

“Pertanian di India sudah sangat well organized. Sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa dan melibatkan banyak pihak sehingga menciptakan value added yang menguntungkan petani. Hasilnya produktivitas pertanian sangat baik dari segi quantity maupun quality, memperkuat ketahanan pangan, bahkan mendukung kinerja ekspor pemerintah,” imbuh Diding usai mengunjungi WDRA dan NCDEX.

Bachrul Chairi, Kepala Bappebti, menambahkan para petani di negara berkembang seperti India dan Indonesia biasa mengalami risiko dispoaritas harga pascapanen sehingga harus diatur dengan sistem yang naik. “Jadi peranan SRG itu sangat penting. Kita bisa ambil contoh di negara-negara yang pertaniannya maju itu membutuhkan dukungan pemerintah untuk menciptakan sistem pertanian yang baik,” ujar Bachrul Chairi kepada Infobanknews.com (29/9). (*) Karnoto Mohamad