Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat, sepanjang 2017 telah menyalurkan kredit perumahan sekitar Rp140 triliun (unaudited) atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya diperiode yang sama yakni Rp116,54 triliun.
Sementara itu, menurut Direktur Utama Bank BTN Maryono di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu, 3 Februari 2018, dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah pun, hingga akhir tahun lalu, Bank BTN telah menyalurkan kredit sekitar Rp71,34 triliun untuk 666.806 unit rumah.
“Realisasi tersebut tercatat mencapai 100,12 persen atau melebihi target Bank BTN pada 2017 sebesar 666.000 rumah,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, Bank BTN terus menggenjot kredit perumahan melalui berbagai produk dan pameran perumahan. Salah satunya dengan ajang Indonesia Property Expo (IPEX) 2018 yang diadakan mulai tanggal 3 sampai dengan 11 Februari 2018 yang diharapkan mampu mencetak kredit baru lebih dari Rp5 triliun.
Dia menambahkan, dalam IPEX 2018, perseroan meluncurkan produk KPR Zero untuk memudahkan masyarakat Indonesia memiliki rumah. Melalui produk yang merupakan rebranding dari KPR Easy Payment tersebut, debitur hanya membayar cicilan bunga KPR dengan grace period pokok selama 2 tahun.
Menurutnya, KPR Zero juga menawarkan pembebasan pembayaran beban pokok. “Dengan fasilitas yang kami tawarkan ini, kami berharap akan semakin banyak menjangkau masyarakat memiliki rumah dengan harga dan skema terjangkau,” tutup Maryono. (*)
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More