Jakarta – Sebanyak tiga belas negara telah dilarang atau masuk blacklist selama penyelenggaraan Olimpiade. Hal ini karena alasan seperti perang, doping, sikap politik, atau pelanggaran peraturan IOC.
Pada Kamis (25/7), saat tim nasional Israel turun ke lapangan untuk pertandingan pembukaan Olimpiade Musim Panas 2024 di Paris, lagu kebangsaan mereka disambut dengan teriakan ‘Free Palestine’, atau Bebaskan Palestina dari sebagian penonton, seperti dikutip laman Al Jazeera.
Diketahui, sebanyak 88 atlet Israel berpartisipasi dalam Olimpiade, yang secara resmi dimulai dengan upacara pembukaan pada hari Jumat (26/7).
Di Paris, para atlet Israel akan menerima perlindungan sepanjang waktu dari unit spesialis elite kepolisian Prancis, selain peningkatan langkah-langkah keamanan yang mereka lakukan.
Baca juga : Banyak Atlet Lolos ke Olimpiade, Menpora Dito: Tak Terlepas Dukungan Polri
Ini menjadi partisipasi negara tersebut dalam Olimpiade di tengah perang brutal di Gaza, yang menewaskan lebih dari 39.000 orang.
Selain itu, partisipasi Israel di Olimpiade juga memicu kritik terhadap penyelenggara Olimpiade, yang memiliki sejarah panjang dalam melarang negara-negara yang dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat Olimpiade. permainan.
Misalnya saja, Rusia dan Belarus yang absen dari Olimpiade 2024 akibat perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Larangan pertama terjadi pada Olimpiade Musim Panas 1920 yang diadakan di Antwerpen, Belgia. Kala itu, Jerman, Austria, Hongaria, Bulgaria, dan Turki dilarang karena berpartisipasi karena keterlibatan mereka dalam Perang Dunia I.
Jerman juga dilarang mengikuti pertandingan tahun 1924 di Paris sebagai perpanjangan dari larangan sebelumnya dan konsekuensi dari Perang Dunia I.
Kemudian, Olimpiade Musim Panas 1948 yang diselenggarakan di London juga melarang Jerman dan Jepang sebagai konsekuensi dari peran mereka dalam Perang Dunia II dan kehancuran yang ditimbulkannya.
Baca juga : Sejarah! Timnas Indonesia Lolos Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Lalu pada Olimpiade tahun 1964 hingga 1992, Afrika Selatan masuk dalam larangan karena segregasi rasial akibat rezim apartheid.
Pada tahun 1972, Zimbabwe, yang saat itu dikenal sebagai Rhodesia, dilarang mengikuti pertandingan di Munich karena tekanan internasional dan protes terhadap kebijakan segregasi rasial di negara tersebut.
Pada tahun 2000, Afghanistan dilarang mengikuti Olimpiade di Melbourne karena sikap penguasa Taliban terhadap perempuan.
Tahun ini, ketika Taliban kembali berkuasa di Kabul, para atlet Afghanistan ikut serta tetapi tidak di bawah bendera Taliban. Sebaliknya, mereka akan berkompetisi di bawah bendera merah, hijau dan hitam Republik Islam Afghanistan, yang digulingkan Taliban pada tahun 2021.
Ada juga, Kuwait ditangguhkan oleh Komite Olimpiade Internasional pada Oktober 2015 karena campur tangan pemerintah dalam komite Olimpiade negara tersebut.
Hasilnya, para atlet Kuwait mengikuti Olimpiade Rio de Janeiro 2016 sebagai atlet Olimpiade independen di bawah bendera Olimpiade.
Selama Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Korea Utara juga dilarang karena keputusannya untuk menarik diri dari Olimpiade Tokyo 2020, dengan alasan kekhawatiran COVID-19, yang melanggar Piagam Olimpiade.
Meski tidak dilarang sepenuhnya dari Olimpiade 2016, banyak atlet Rusia yang dilarang berkompetisi di Rio karena doping yang disponsori negara. Hal ini pun berlanjut hingga Olimpiade Musim Dingin 2018 dan Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020.
Rusia dan Belarusia dilarang mengikuti Olimpiade 2024 di Paris karena keterlibatan mereka dalam perang Ukraina yang sedang berlangsung.
Pada Olimpiade 2024, hanya 15 atlet dari Rusia dan 18 dari Belarusia yang akan bertanding sebagai “Atlet Netral Perorangan”, atau AIN, menurut angka terbaru yang dirilis oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). (*)
Editor : Galih Pratama
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng holding BUMN pangan ID FOOD dalam pelaksanaan program… Read More
Jakarta – STAR Asset Management (STAR AM) mengajak investor memanfaatkan peluang saat ini untuk berinvestasi… Read More
Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan kontribusi terhadap penerimaan negara… Read More
Jakarta - PT Astra Digital Arta (AstraPay) merespons kebijakan anyar Bank Indonesia (BI) terkait biaya Merchant Discount… Read More
Jakarta - Aplikasi pembayaran digital dari grup Astra, PT Astra Digital Arta (AstraPay) membidik penambahan total pengguna… Read More
Labuan Bajo – PT Askrindo sebagai anggota holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial… Read More