Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog diminta tidak hanya menyerap hasil panen komoditas pangan namun juga produk holtikultura. Para petani semestinya tidak lagi terbebani distribusi dan harga seperti halnya persoalan cabai yang mengemuka dari aksi demonstrasi petani di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Dempet, Demak.
“Pemerintah harusnya bisa (menyerap). Peran Bulog yang harus dilihat dan dimaksimalkan, bukan hanya kepada beras, tapi juga komoditas lainnya, misalnya produk holtikultura yang dinilai strategis,” ujar Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.
Menurutnya, kepastian daya serap pemerintah atas komoditas holtikultura sangat penting karena tingkat fluktuatif harganya sangat tinggi. Pemerintah dalam hal ini Kementan diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk mengatur pola tanam atau tidak terjadi over produksi, yang menyebabkan jatuhnya harga pada suatu produk holtikultura.
“Persoalan anjloknya harga, tanaman holtikultura lebih tinggi dibanding tanaman pangan. Harusnya kalau memang cabai di Demak ini dilihat menjadi sebagai komoditas strategis, pemerintah juga bisa dilakukan penetapan harga pembelian, seperti beras dan komoditas lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, terkait aksi pembuangan cabai ke jalan oleh Petani Demak ini dikarenakan mereka mengalami kerugian besar. Sebab, harga cabai setempat dari Rp20.000 hingga Rp7.000 per kilo. Oleh karena itu, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri diminta untuk bisa menyelidiki penyebab anjloknya harga cabai di daerah tersebut.
“Kenapa begini harus diperiksa. Pengalaman saya beberapa waktu lalu, harga cabai Rp20 ribu, terus cabai ditahan tidak masuk ke pasar induk. Harganya jadi Rp40 ribu. Tapi beli ke petani di bawah Rp20 ribu. Ternyata ada permainan,” tambah Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro.
Dirinya menyatakan, bahwa hal serupa pernah terjadi ketika panen kentang di Dieng, Jawa Tengah yang berimbas pada para petani yang merugi. “Saat itu saya telepon Mentan. Katanya tidak ada impor. Saya selidiki ternyata ditemukan kentang dari Cina dan Pakistan. Informasi yang saya dapat katanya bibit kentang. Tapi kentang tujuh kontainer,” jelasnya.
Mestinya, kata dia, Kementan memberikan subsidi kepada para petani agar tak mengalami kerugian saat harga komoditas ini anjlok. “Tapi sudah tidak berlaku. Pemerintah tak menganggarkan subsidi ini,” papar dia.
Sedangkan Kementan menganggap kejadian pembuangan cabai yang terjadi di Demak hanyalah dampak dari fenomena harian. Saat ini masalah tersebut pun dianggap sudah selesai dan petani sudah menikmati harga cabai di kisaran Rp18 per kilogram. “Kemarin yang harganya yang bagus itu sudah Rp18 ribu. Sudah senang semua. Barang sudah selesai, jangan heboh,” tukas Dirjen Hortikultura Kementan, Suwand.
Menurutnya, masalah harga cabai yang merosot jauh, mesti dilihat dari kualitas cabai tersebut. “Cabai itu ada grade-nya. Ada grade A, grade B, grade C. Harga itu normal Rp12-13 ribu. Kalau grade C ya jangan cerita. Cabai itu kan jenisnya banyak,” tegasnya.
Suwandi mengklaim, dalam dua tahun terakhir masalah harga cabai yang over fluktuatif sudah selesai. Tidak seperti tahun 2015—2016 di mana memang harga cabai sangat bergejolak. Kementan mengaku sudah melakukan berbagai strategi. Mulai dari menyiapkan benih unggul, mengatur pola tanam, sampai ke pengolahan ketika stok berlebih di bulan-bulan tertentu.
“Walaupun kita sudah mengatur supaya pasokan tiap bulan itu flat dengan pola tanam, tapi kan namanya iklim kan ada juga yang namanya hujan, kemarau, kering,” tuturnya. (*)
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More
Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More