Selain Himbara, Pembiayaan Kopdes Merah Putih Libatkan LPDB dan BPD

Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, saat ini terdapat beberapa lembaga potensial dapat mendukung pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Selain Koperasi Simpan Pinjam (KSP), terdapat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), bahkan Bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sehingga semua potensi sumber pembiayaan ini perlu dimaksimalkan perannya demi kelangsungan Kopdes/Kel Merah Putih.

“KSP yang existing saya minta terlibat (dalam pembiayaan) karena saat ini kita fokus pada Kopdes/ Kel Merah Putih. KSP juga perlu terlibat dalam memberikan pelatihan, bantuan manajemen, asistensi bisnis, dan pendampingan lainnya,” ujar Menkop Budi Arie saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) terkait Skema Pembiayaan Pada Kopdes/ Kel Merah Putih Melalui KSP di Jakarta, Rabu (25/6).

Menkop menjabarkan, pembiayaan Kopdes Merah Putih melibatkan Bank Himbara, LPDB, koperasi, BPD, dan KSP/KSPPS. Oleh karena, Kopdes Merah Putih merupakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan preventif untuk cegah isu negatif

"Maka, daya saing KSP perlu ditingkatkan agar bersaing dengan bank komersil. Keterlibatan KSP untuk mendukung program Kopdes Merah Putih sekaligus memastikan bahwa program perlu dukungan dan kolaborasi bersama koperasi eksisting," papar Menkop.

Baca juga: Bank Mandiri dan Kemenko Pangan Kick Off Pelatihan SDM Koperasi Merah Putih

Dijelaskan, pada akhir Oktober 2025, Presiden menargetkan 80.000 KD/KMP sudah operasional. Untuk itu, perlu penguatan sinergitas dan pendampingan antar stakeholders.

"KSP diharapkan dapat bersinergi dalam pembentukan maupun kegiatan operasional Kopdes Merah Putih," kata Menkop.

Kesediaan KSP untuk pembiayaan 19 percontohan Kopdes/Kel Merah Putih terdiri dari Makmur Mandiri 2 unit, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera 2 unit, KSP Sahabat Mitra Sejati 2 unit, Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 3 unit, KSP Mitra Dhuafa 2 unit, KSP Kopdit Pintu Air 3 unit, KSP Nasari 3 unit di Provinsi: Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan KSP TLM Indonesia 2 unit di Provinsi NTT dan Provinsi Bali.

"Beberapa KSP/KSPPS lainnya segera menyusul beberapa ke depan," ungkap Menkop.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi dalam memimpin Rapat Koordinasi turut menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, terutama di tingkat desa.

Karena itu, keberadaan (Kopdes/ Kel) Merah Putih harus didukung melalui pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan agar dapat menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi desa.

“Kopdes/Kel Merah Putih ini bukan hanya sebagai lembaga yang mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Oleh karena itu alat ukur dari Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah seberapa besar dampaknya bagi masyarakat," kata Seskemenkop Ahmad Zabadi.

Baca juga: Presiden Prabowo Bakal Resmikan Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025

Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan fase pembentukan dan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik. Sehingga selanjutnya proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama sambil melakukan perbaikan tata kelola bagi Kopdes/ Kel Merah Putih yang terindikasi mengalami masalah.

Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop juga diminta untuk memiliki warning sistem bagi koperasi yang terindikasi bermasalah.

“Mekanisme pembiayaan KSP akan menggunakan skema kerja sama usaha antara KSP dan Kopdes/Kel Merah Putih. KSP akan menentukan desa yang dipilih menjadi percontohan,” ucap Zabadi.

Zabadi menegaskan bahwa saat ini pemerintah secara serius tengah merumuskan skema pembiayaan yang paling ideal dan kompetitif bagi Kopdes/Kel Merah Putih.

Opsi untuk menggandeng KSP menjadi salah satu yang paling mudah dilakukan sebelum menggandeng lembaga pembiayaan lainnya seperti perbankan.

Tujuannya, agar koperasi desa/kelurahan bisa beroperasi secara produktif dan berkelanjutan terutama setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Juli 2025 mendatang.

“Pembahasan lebih mendalam akan dilaksanakan kembali rapat tindaklanjut untuk membahas skema pembiayaan yang mengacu pada pengalaman percontohan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB): pemberian jaminan, grace period, serta suku bunga sebesar 6 persen,” ucap Zabadi.

Zabadi meyakini bahwa saat ini masih banyak KSP yang memiliki likuiditas berlebih dan siap menyukseskan program strategis nasional seperti Kopdes/ Kel Merah Putih.

Ke depan, diharapkan sinergitas lintas lembaga terutama dengan lembaga pembiayaan dapat menempatkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang dapat mengentaskan setiap permasalahan di desa.

“KSP yang berbasis di desa tidak boleh kehilangan momentum untuk bertumbuh juga agar bisa berkontribusi maksimal dalam program Kopdes/Kel Merah Putih,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama