Internasional

Sekutu AS Was-was Trump Kembali jadi Presiden

Jakarta – Kembalinya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kekhawatirkan negara-negara sekutu AS di Asia. Khususnya, soal kebijakan luar negeri ‘Amerika First’ yang dinilai bisa berdampak buruk bagi negara mereka.

Diketahui, semasa menjadi Presiden AS pada periode sebelumnya, kebijakan America First milik Trump memadukan diplomasi dan ancaman saat ia menggencarkan kebijakan luar negeri yang tidak dapat diprediksi.

Dengan kembalinya Trump ke kursi kepresidenan, para sekutu dan mitra AS di Asia mencoba mencari tahu apa arti “America First” babak kedua nanti bagi mereka.

Baca juga: Dampak Kemenangan Trump di Pilpres AS bagi Indonesia: Untung dan Ruginya

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengaku optimis, bahwa ia dan Trump akan menciptakan postur keamanan yang sempurna.

“Kami berbicara tentang solidaritas dan kemitraan yang kuat di kawasan Asia Pasifik dan dunia, berdasarkan aliansi Korea Selatan-AS,” ujar Yoon Suk Yeol, dinukil VOA Indonesia, Jumat, 8 November 2024. 

Namun demikian, banyak pihak di Seoul yang khawatir Trump bakal membuat kesepakatan dengan Korea Utara tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan Korea Selatan.

Di lain sisi, Trump juga terus mendorong Korea Selatan agar mengeluarkan dana lebih banyak untuk menempatkan pasukan AS di sana. Hal ini membuat sejumlah pihak di Seoul mempertanyakan seberapa besar komitmen Washington terhadap pertahanan negara itu.

Selain Korea Selatan, Jepang juga memiliki kekhawatiran yang serupa meski Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut pembicaraan pertamanya dengan Trump sangat bersahabat.

Bulan lalu, partai yang tengah berkuasa itu kalah besar dalam pemilu Jepang. Jika Ishiba bertahan sebagai perdana menteri, sejumlah pihak khawatir Ishiba yang posisinya lemah akan kesulitan menolak tuntutan Trump.

“Untuk bisa sukses menghadapi Trump, Anda harus kuat. Anda harus memiliki modal politik yang kuat, dan itulah hal yang tidak dapat ditunjukkan dan dimiliki pemimpin Jepang, Ishiba, atau siapa pun itu,” ujar Analis Politik Fujitsu Future Studies Center yang berbasis di Tokyo Tomohiko Taniguchi.

Sementara itu, pemerintah Taiwan bersikeras bahwa hubungannya dengan AS tetap ‘kokoh’. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa China mungkin akan mencoba menguji presiden baru AS itu nanti melalui intimidasi militer yang masih berlanjut di Taiwan.

Baca juga: Trump Menang, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 Bps

Trump mengirimkan pesan yang tidak jelas kepada Taiwan dan mengeluhkan bahwa Taiwan mencuri pekerjaan manufaktur AS dan harus membayar jika menginginkan perlindungan AS.

Ada juga kekhawatiran yang meluas seperti soal potensi kenaikan tarif di bawah pemerintahan Trump, dan bagaimana dampak meluasnya perang dagang AS-China terhadap wilayah tersebut.

Di Asia, banyak pihak yang mengharapkan adanya perubahan dari diplomasi berbasis nilai yang diterapkan Presiden AS Joe Biden menuju sesuatu yang lebih transaksional di bawah kepemimpinan Trump. Namun, bentuknya masih belum pasti. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Prabowo Terima Laporan dari BPK, 4 Kementerian Diganjar Opini Wajar dengan Pengecualian

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari… Read More

52 mins ago

Sambut Baik Usulan Sri Mulyani, OJK Ingin Anak SD Diajarkan Pasar Modal

Jakarta - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan pengintegrasian edukasi dan literasi pasar modal… Read More

2 hours ago

Polisi Terbitkan Larangan Bepergian untuk CEO Jeju Air usai Kecelakaan Fatal Pesawat

Jakarta - Polisi di Korea Selatan menerbitkan larangan bepergian bagi CEO Jeju Air, Kim E-bae,… Read More

3 hours ago

Potensi Pendapatan PPN Rp75 Triliun Lenyap, Ini yang Bakal Dilakukan DJP

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) otomatis akan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp75 triliun usai kenaikan tarif… Read More

4 hours ago

Respons Anggota Bursa terhadap Penyesuaian Tarif Transaksi Bursa 2025

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12… Read More

4 hours ago

Pimpinan Komisi II DPR Bongkar Modus BKD Lakukan Praktik Manipulasi Data PPPK di Daerah

Jakarta - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan publik, terutama… Read More

5 hours ago