Jakarta – Sektor UMKM dinilai menjadi sektor yang memiliki kekuatan dalam menahan ancaman resesi ekonomi bahkan menjadi penyelamat dan penopang pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB. Sehingga, diperlukan pengembangan di sektor UMKM untuk model bisnisnya agar semakin naik kelas.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, UMKM Tanah Air yang didominasi oleh sektor perdagangan perlu diperhatikan untuk bagaimana UMKM ini menjadi supply chain atau rantai pasok dari perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa naik kelas.
“Kalau kita perhatikan UMKM banyak didominasi oleh perdagangan, ini menjadi persoalan yang harus kita lakukan adalah bagaimana umkm kita menjadi supply chain dari perussahaan-perusahaan besar,” kata Aviliani dalam Webinar INDEF Tantangan Ekonomi di Tahun Politik, Kamis, 2 maret 2023.
Dia mengatakan, jangan selalu bicara tentang pembiayaan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja yang di genjot, tapi perlu di ubah pola model bisnis dari UMKM tersebut.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan hingga Oktober 2022 nilai akad penyaluran KUR sudah mencapai Rp293,66 triliun dengan jumlah debitur sekitar 7 juta orang, dan tahun 2023 pemerintah berencana menaikan lagi plafon KUR dari Rp373 triliun pada 2022 menjadi Rp460 triliun di 2023.
“Kalau kita lihat kan kebijakan dari pemerintah harus menyalurkan KUR sebanyak-banyaknya, tapi kan pengusaha baru tidak setiap tahun ada, namun target kurnya tiap tahun gede banget, justru saya melihat polanya harus di ubah sekarang bagaimana UMKM ini bisa menjadi economic of scale yang bagus dengan pola supply chain,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya ada dua cara untuk mengembangkan bisnis model dari UMKM. Pertama, perusahaan besar diberikan insentif untuk menjadikan UMKM sebagai supply chain. Kedua, harus dibangun industri baru yang bisa dikembangkan yang memiliki persaingan tinggi.
“Tidak hanya sekedar hanya tambang, tapi industri-industri yang persaingannya tinggi dibuat, baru mulai UMKM-nya dibentuk,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Sejumlah bank digital di Indonesia telah merilis laporan keuangan pada kuartal III 2024.… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (18/11) masih ditutup pada zona… Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More