Jakarta – Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satunya adalah dengan mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp120 triliun pada 2018 dengan bunga diturunkan menjadi 7%. Penurunan suku bunga KUR dengan mekanisme sistem penjaminan kredit akan sangat penting untuk mendorong pengucuran kredit bank-bank kepada para pelaku UMKM.
Menurut Randi Anto, Direktur Utama Perum Jamkrindo, program KUR dengan subsidi bunga sangat berarti dalam memberikan added value bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
“Perusahaan penjaminan seperti Perum Jamkrindo terus berusaha mendukung program KUR. Dengan mekanisme penjaminan, perusahaan penjaminan menjadi back-up atas risiko kredit yang disalurkan bank kepada pelaku UMKM yang feasible tapi belum bankabel,” ujarnya kepada Infobanknews.com di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018
Randi Anto menambahkan, mengingat hambatan utama pengembangan UKMM ada di permodalan, maka fasilitas kredit harus makin luas untuk diakses oleh para pelaku UMKM. Kebutuhan pembiayaan untuk UMKM cukup besar. Jika 59 juta pelaku UMKM di Indonesia membutuhkan pembiayaan rata-rata Rp25 juta per pelaku usaha maka kebutuhan pendanaan mencapai Rp1.475 triliun.
“Kebutuhan pendanaan bagi UMKM ini jauh lebih besar dari kemampuan saat ini industri perbankan yang menyalurkan kredit ke UMKM sekitar Rp800 triliun,” ujar mantan Direktur Bank Rakyat Indonesia ini.
Seperti banyak di negara lain, kredit ke segmen UMKM dipandang tidak menarik oleh bank-bank komersial dengan alasan biaya dan risiko. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintahnya pun melakukan “intervensi” dengan mendorong industri penjaminan berperan dalam pengembangan pembiayaan UMKM.
“Ambil contoh di negara maju seperti Jepang. Pemerintah Jepang mendirikan Japan Finance Corporation (JFC) pada 2009 untuk menyerap risiko dari perusahaan penjaminan yang menjamin kredit yang diberikan institusi keuangan kepada UMKM,” ujar Randi.
Begitu juga di Indonesia ketika pemerintah meluncurkan program KUR yang berjalan sejak 2017 dengan tujuan mendorong pembiayaan kepada sektor UMKM. “Kebijakan pemerintah tentu sangat positif untuk menjembatani perbankan dengan sektor UMKM yang selama ini kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam memperoleh kredit perbankan,” pungkas Randi Anto. (Syahna)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More