Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp32,32 triliun hingga akhir Desember 2024. Jumlah ini mencakup berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa penerimaan terbesar berasal dari PPN PMSE, yang mencapai Rp25,35 triliun. Sementara itu, pajak kripto menyumbang Rp1,09 triliun, pajak fintech Rp3,03 triliun, dan pajak SIPP Rp2,85 triliun.
“Sementara itu, sampai dengan Desember 2024 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” kata Dwi dalam keterangan resmi, Senin, 20 Januari 2025.
Baca juga: Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global, Apa Itu?
Penunjukan Pemungut PPN PMSE
Dwi menjelaskan, pada Desember 2024, terdapat 13 pelaku usaha PMSE baru yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, 3 pembetulan data pemungut, dan 1 pencabutan penunjukan.
Beberapa pelaku usaha yang baru ditunjuk di antaranya adalah Pearson Education Limited, Travian Games GmbH, GetYourGuide Deutschland GmbH, GW Solutions Ltd, dan Servicios Comerciales Amazon Mexico.
Sementara itu, pembetulan data dilakukan pada PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd., New York Times Digital LLC, dan LNRS Data Services Limited. Adapun pencabutan dilakukan terhadap Hotels.com, L.P.
Baca juga: DJP Catat 124 PMSE Setorkan PPN Rp11,03 Triliun
Dari total 211 pelaku usaha yang telah ditunjuk, 174 di antaranya telah memungut dan menyetor PPN PMSE sebesar Rp25,35 triliun.
“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp8,44 triliun setoran tahun 2024,” kata Dwi.
Fokus pada Potensi Pajak Digital Lainnya
Dwi menambahkan bahwa pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya.
“Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan pemerintah,” pungkas Dwi. (*)
Editor: Yulian Saputra
