Tahun Ini OJK Didik 100 Emiten Baru Melantai di Bursa
Jakarta– Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat, pihaknya telah memblokir fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 3.193 sejak 2018 hingga Juni 2021.
Ketua SWI Tongam L. Tobing menyampaikan, pemblokiran pinjol ilegal tersebut merupakan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pihak lainnya.
“Saat ini kami sudah melakukan pemblokiran terhadap 3.193 fintech lending ilegal dan kami sudah umumkan kepada masyarakat agar tidak akses kesana,” ujar Tongam dalam diskusi Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal, Rabu 30 Juni 2021.
Tongam menyampaikan, jumlah pemblokiran sudah semakin menurun, dimana jumlah pemblokiran paling banyak terjadi pada 2019 yakni 1.493 pinjol ilegal. Setelahnya pada 2020 menurun di 1.026 pemblokiran pinjl. Sedangkan, hingga pada tahun ini Juni 2021 pihaknya telah memblokir 270 pinjol.
“Kalau lihat datanya, 3.193 memang yang paling banyak itu adalah di 2019 kemudian 2020 turun dan mudah-mudahan 2021 ini juga semakin turun,” imbuhnya.
Menurutnya, salah satu penyebab kesulitan meredam penyebaran pinjol ilegal meskipun telah berkali-kali pemblokiran adalah server pusat dari luar negeri. Menariknya, meskipun server pusat pinjol ilegal berada di luar negeri tetapi mereka mempunyai debt collector dan kantor cabang di Indonesia untuk melakukan penagihan. (*)
Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More
Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More
Jakarta - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I 2025… Read More
Jakarta – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengawali 2025 dengan catatan positif. Di… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi Indonesia untuk membuka pasar baru dalam perdagangan internasional,… Read More
Jakarta - Pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan atau deregulasi sebagai langkah negosiasi perdagangan yang dinilai… Read More