Politic

Sebelum Debat, Cawapres Perlu Soroti 3 Hal Ini Terkait Sektor Keuangan

Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyebutkan terdapat beberapa hal terkait sektor keuangan yang perlu disoroti oleh para calon wakil presiden (cawapres) 2024 dalam debat pada Jumat (21/12).

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto mengatakan salah satu hal yang perlu disoroti para cawapres saat debat adalah dengan daya beli masyarakat yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di mana, tabungan pada tier di bawah Rp100 juta mengalami penurunan rata-rata saldo per rekening menjadi hanya Rp1,9 juta di September 2023 dari Rp3 juta di 2018.

Baca juga: Laju Kredit Bank Belum Cukup Topang Target Pertumbuhan Ekonomi Para Capres

“Ini artinya masyarakat kelas bawah sudah mulai makan tabungan dan ini menggambarkan daya beli kita memang lemah sebetulnya, lalu gelontoran bantuan sosial cukup tinggi untuk men-top up masyarakat bawah ini supaya level konsumsinya tidak jatuh,” kata Eko dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual di Jakarta, 21 Desember 2023.

Lebih jauh Eko menjelaskan, saat ini terdapat ketidakpastian dunia usaha di masyarakat yang ditunjukkan oleh tingkat undisbursed loan atau tingkat kredit yang telah disetujui, namun tidak diambil oleh para kreditur yang berada di level 15,61 persen per Juli 2023.

“Undisbursed loan itu menggambarkan tingkat confidence maupun sektor rill data terbaru naik tinggi, kredit disetujui tapi ngga diambil ini ada ketidakpastian dunia usaha meningkat. Artinya, bank bukan ngga mau nyalurin, bank acc kredit tapi ngga ditarik,” imbuhnya.

Baca juga: Jelang Debat Cawapres, INDEF Tekankan Hal Ini ke Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD

Hal lain yang perlu disoroti oleh para cawapres dalam debat berikutnya pada sektor keuangan adalah terkait dengan pelemahan rupiah yang saat ini terjadi terus menerus. Di mana sejak asumsi kurs sebesar Rp14.350 pada 2022, tetapi hingga saat ini kurs rupiah telah mencapai level Rp15.000.

“Meskipun ada upaya juga dari sisi kebijakan walaupun channeling ke inflasi suku bunga dinaikkan untuk mencegah capital outflow, capres-cawapres juga perlu meng-address bagaimana menguatkan nilai tukar kita ya jangan hanya Bank Indonesia (BI) tapi dari sisi fiskal juga,” tutup Eko. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

OJK Data Aset dan Audit Keuangan DSI Buntut Gagal Bayar Rp1,4 Triliun

Poin Penting OJK mendata seluruh aset dan mengaudit keuangan DSI periode 2017–2025 terkait dugaan gagal… Read More

17 mins ago

JTPE Targetkan Penjualan Tumbuh Dua Digit pada 2026, Ini Strateginya

Poin Penting JTPE menargetkan pertumbuhan penjualan dua digit pada 2026, didukung kinerja solid hingga kuartal… Read More

27 mins ago

OJK Perkuat Aturan Tata Kelola Bursa Efek, Ini Poin Pentingnya

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 31/2025 untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan Bursa Efek serta… Read More

52 mins ago

Pemerintah Lanjutkan Paket Ekonomi di 2026, Cek Daftarnya

Poin Penting Pemerintah memastikan kelanjutan paket ekonomi pada 2026 untuk menghadapi tantangan global, meningkatkan kualitas… Read More

1 hour ago

Airlangga Blak-blakan Ungkap Singapura “Benci” dengan Indonesia

Poin Penting Indonesia agresif masuk pasar perdagangan global dengan bergabung ke IEU CEPA, CEPA Kanada,… Read More

1 hour ago

PAAI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pajak Agen Asuransi

Poin Penting PAAI mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan pajak agen asuransi karena dinilai tidak adil,… Read More

2 hours ago