Likuiditas Mengetat, Mandiri Optimis DPK Bisa Tumbuh 10%
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga saat ini, sebanyak 91,3 juta masyarakat Indonesia masih belum tersentuh layanan keuangan terutama perbankan (unbankable) ditengah perkembangan digitalisasi keuangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Departemen Surveilans Sistem Keuangan BI Yanti Setiawan pada saat acara Webinar bertajuk Tumbuh Bersama dalam Ekosistem Digital dengan Mandiri Application Programming Interface (API).
“Kita juga masih punya sekitar 91,3 juta masyarakat yang unbankable dan juga 62,9 juta UMKM yang membutuhkan akses pada ekonomi dan keuangan digital yang seharusnya dapat kita garap melalui proses digitalisasi,” kata Yanti melalui video conference di Jakarta, Senin, 14 September 2020.
Dirinya menyebutkan, bahwa industri jasa keuangan dituntut untuk lebih aktif menjangkau masyarakat salahsatunya melalui API. Pengembangan API dinilai tepat untuk mendukung konsep Open Banking dan Interlink Bank dengan fintech.
Oleh karena itulah, BI sebagai regulator juga terus mendukung proses digitalisasi melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025).
“Menjadi perhatian bagi kami sebagai regulator untuk menjaga keseimbangan tracking drive balance dalam rangka mendukung inovasi maupun tetap menjaga risiko pada sistem keuangan itu sendiri, dengan landasan itulah maka BI telah meluncurkan BSPI 2025,” tukas Yanti. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More