Jakarta – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Sonny Harry Harmadi mengungkapkan, dari total 270 daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 sebanyak 13 kabupaten/kota masih masuk zona merah.
“Kami sudah mengamati ada 13 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada dan mereka berada dalam resiko tinggi (zona merah),” kata Sonny melalui diskusi virtual Satgas Covid-19 melalui kanal Youtube BNPB Indonesia, Rabu 25 November 2020.
Lebih rinci dirinya mengatakan, daerah Pilkada yang masuk dalam zona merah antara lain Kota Gunungsitoli, Kota Bandar Lampung, Kota Cilegon, Pesawaran, Bandung, Tasikmalaya, Karawang, Kendal, Sukoharjo, Sragen, Pemalang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Boyolali.
Dengan begitu, pihaknya berniat untuk menambah personil duta perubahan perilaku di daerah tersebut guna mengantisipasi adanya pelanggaran protokol kesehatan.
“Kami punya 40.422 orang duta perubahan perilaku. Dari situ kami lakukan perkuatan di daerah risiko tinggi. Sehingga masyarakat daerah bisa sadar,” tambah Sonny.
Tak hanya itu, tambah Sonny, tercatat sebanyak 194 kabupaten/kota juga masih memiliki kategori risiko sedang dan tinggi atau masih masuk pada zona orange. Sementara 57 kabupaten/kota merupakan zona kuning dan sisanya 6 daerah merupakan zona hijau. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More