Jakarta – SeaMoney, unit bisnis layanan keuangan Sea Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan di Indonesia.
Dinukil dari laman Tech in Asia, Selasa (11/7), Juru Bicara SeaMoney mengatakan, pemangkasan karyawan tersebut sebagai bagian dari peninjauan rutin operasi bisnis perusahaan dalam memaksimalkan efisiensi.
Tidak dirinci berapa banyak jumlah karyawan SeaMoney yang terdampak PHK. SeaMoney hanya menyebutkan, PHK terjadi dalam skala kecil terhadap anggota yang tergabung dalam satu tim.
Para karyawan yang terkena PHK akan diberi pemberitahuan selama 14 kerja ke depan sesuai dengan peraturan di Indonesia.
Baca juga: PHK Putaran Kedua Grab, 1.000 Karyawan jadi Korban
Jika melihat dalam catatan bisnis perusahaan, pada kuartal pertama 2023, Sea Group berhasil membukukan keuntungan kuartal kedua secara berturut-turut dengan laba bersih US$87,3 juta. Selama periode tersebut, SeaMoney membukukan pendapatan US$412,8 juta, naik 75% YoY.
Di Indonesia, penawaran SeaMoney meliputi ShopeePay (pembayaran), SPayLater (BNPL), dan SeaBank (perbankan digital). Pada bulan Maret, pendiri dan CEO Sea Group Forrest Li mengatakan, tidak akan ada lagi perubahan besar-besaran setelah memberhentikan sekitar 7.000 staf sepanjang tahun 2022.
PHK di SeaMoney menambah panjang rentetan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di berbagai anak perusahaan Sea Group. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More