Satu Semester, Realisasi Investasi Capai Rp336,7 Triliun

Jakarta–Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hingga sepanjang semester pertama atau pertengahan tahun di 2017. BKPM mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp336,7 triliun, naik 12,9 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp298,1 triliun.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan, bahwa capaian realisasi investasi triwulan kedua tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp678,8 triliun.

“Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, yang diharapkan implementasinya akan semakin dapat dirasakan oleh kalangan dunia usaha dalam rangka kemudahan, percepatan dan kepastian perizinan investasi, serta percepatan penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan realisasi investasi,” ujar Thomas Lembong pada konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2017.

Baca juga: Promosi Investasi, BKPM Gandeng Standard Chartered

Selain itu, selama Triwulan II tahun 2017, realisasi PMDN tecatat sebesar Rp61,0 triliun atau naik 16,9 prtdrn dari Rp 52,2 triliun pada periode yang sama tahun 2016. Sementara untuk PMA sebesar Rp109,9 triliun, naik 10,6 persen dari Rp99,4 triliun pada periode yang sama tahun 2016.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II tahun 2017 mencapai 345.323 orang dengan rincian sebanyak 104.255 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 241.068 orang pada proyek PMA.

“Capaian realisasi penyerapan tenaga kerja ini merupakan tambahan tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan investasi yang terealisasi pada periode Triwulan II tahun 2017 ini. Angka capaian serapan tenaga kerja yang positif ini dapat mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja,” papar Thomas. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga